Penjabat Pengganti Anies Baswedan

Anies Baswedan Masih Jalankan Kebijakan Strategis, PDIP Desak Jokowi Umumkan Pj Gubernur Lebih Awal

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan Gilbert Simanjuntak mendesak pemerintah umumkan nama Pj Gubernur lebih awal.

ISTIMEWA/Kolase Tribun Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan Gilbert Simanjuntak mendesak pemerintah umumkan nama Pj Gubernur lebih awal. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan Gilbert Simanjuntak mendesak pemerintah umumkan nama Pj Gubernur lebih awal.

Diketahui, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Walau demikian, pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI baru akan dilaksanakan pada 2024.

Selama jeda waktu tersebut, Anies akan digantikan penjabat (Pj) Gubernur yang ditunjukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan persetujuan Presiden Joko Widodo.

Namun, tak adanya aturan undang-undang (UU) terkait kapan waktu pengumuman nama Pj Gubernur menjadi perhatian tersendiri. Apalagi mengingat kondisi di ibu kota saat ini.

Baca juga: Peringati Hari Jantung Sedunia, Anies Baswedan Bicara RTH hingga Trotoar Jakarta

"Tidak ada aturan sesuai UU kapan waktu pengumuman nama Pj Gubernur. Beberapa Pj Gubernur yang telah dilantik, dilakukan pengumuman selang beberapa hari sebelum pelantikan. Mengamati hal ini, untuk kondisi Jakarta saat ini, dirasa perlu pengumuman nama disebutkan lebih awal," ucapnya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (29/9/2022).

Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan ini menyinggung soal banyaknya keputusan strategis diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jelang lengser.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak (Kompas.com)

Bila diumumkan lebih awal, ia menilai bakal menemui kejelasan dan kinerja akan lebih optimal bila waktu penyesuaian dipersingkat.

"Pertimbangan yang dipikirkan adalah kondisi Pemerintahan terkini di Jakarta dengan banyaknya keputusan strategis yang diambil di saat-saat akhir jabatan Gubernur sekarang dan penyesuaian lebih awal seluruh pihak akan Penjabat, bukan setelah tanggal 16 Oktober dilantik. Suasana pemerintahan akan lebih jelas bila sudah jelas nama Penjabat Gubernur, juga kinerja akan lebih optimal bila waktu penyesuaian dipersingkat," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved