Politikus Depok Suruh Push Up Sopir Truk

Viral Aksi Hukum Sopir Truk Dengan Cara Berguling, Badan Kehormatan Panggil Wakil Ketua DPRD Depok

Ketua BKD DPRD Kota Depok, Rezky M Noor, mengatakan bahwa pemanggilan Tajudin Tabri terkait aksi menghukum sopir truk ini berlangsung pada Senin

Kolase TribunJakarta.com
Viral aksi Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri ngamuk hingga menyuruh sopir truk push up dan guling-guling di aspal jalan, Jumat (23/9/22022). Terkini, Partai Golkar Depok menyiapkan sanksi atas aksi arogan Tajudin itu.  

Laporan Wartawan TribunJakarta.com. Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Badan Kehormatan Dewan (BKD) telah menaggil Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri, ihwal sikap arogansinya menghukum seorang sopir truk dengan cara berguling di jalan hingga diinjak.

Ketua BKD DPRD Kota Depok, Rezky M Noor, mengatakan bahwa pemanggilan Tajudin Tabri terkait aksi menghukum sopir truk ini berlangsung pada Senin (3/10/2022) dua hari lalu.

"Dipanggil oleh BKD kemarin (Senin) siang jam 13.00 WIB. Dia (Tajudin) memberikan klarifikasi, kita kan selama ini belum menerima kronologisnya,” kata Rezky dikonfirmasi wartawan, Rabu (5/10/2022).

Rezky mengatakan, dalam pemanggilan tersebut Tajudin telah membeberkan ihwal kronologi peristiwa tersebut.

Ia menyebut Tajudin Tabri juga mengaku bersalah atas tindakan yang ia lakukan terhadap sopir truk ini, dan menyampaikan permohonan maafnya.

"Dia akui bertindak demikian itu salah dan dia minta maaf sama kita semua, diakui dia salah. Dia sudah minta maaf sama sopir sama semua,” tuturnya.

Baca juga: Aksi Pimpinan DPRD Depok Permalukan Sopir Truk Berujung Laporan Polisi, Korban: Injak Harga Diri

Baca juga: Hotman Paris Sedih Seharian, Seragam SD Jadi Bukti Kekejaman Oknum Polisi di Cirebon ke Anak Tirinya

Lebih lanjut, Rezky berujar pihaknya telah memberi teguran dan surat peringatan pada Tajudin, agar tak mengulanginya di kemudian hari.

"Kami mengklarifikasi agar tidak mengulang kembali, dia juga paham itu. Itu sudah tiga kali (truk tabrak portal) karena itu bahaya buat warga kalau pipa gas sampai copot," ucapnya

"Kalau sanksi berat bukan kewenangan kita (BKD), karena itu partai dari HTJ (Tajudin) sendiri," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved