Waketum Garuda Nilai Gugatan Terhadap Jokowi Malah Rugikan Kelompok yang Ingin Buat Kekacauan

Waketum Garuda Teddy Gusnaidi berkomentar mengenai warga bernama Bambang Tri Mulyono yang menggugat Jokowi terkait ijazah palsu. Ini penjelasannya.

Kolase Foto Tribun Jakarta
Kolase Foto Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Waketum Garuda Teddy Gusnaidi berkomentar mengenai warga bernama Bambang Tri Mulyono yang menggugat Jokowi terkait ijazah palsu. Ini penjelasannya. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi berkomentar mengenai warga bernama Bambang Tri Mulyono yang menggugat Presiden Joko Widodo.

Bambang menggungat Jokowi terkait dugaan menggunakan ijazah palsu dalam Pilpres 2019.

Menurut Teddy, hal tersebut menarik perhatian publik tetapi bukan sesuatu yang salah bila melakukan gugatan ke lembaga peradilan.

"Tidak perlu juga melakukan pembelaan secara berlebihan di ruang publik, karena sudah masuk wilayah lembaga peradilan," kata Teddy dalam keterangan tertulis, Selasa (11/10/2022).

Meskipun secara fakta, kata Teddy, data Jokowi sudah dinyatakan valid dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Jadi Pengganti Anies, Heru Budi Terima Perintah Jokowi Tuntaskan Masalah Jakarta, Apa Saja?

Sebab, data tersebut wajib terlebih dahulu diverifikasi sebelum dinyatakan resmi menjadi calon Presiden

"Langkah yang dilakukan oleh WNI ini malah sangat merugikan kelompok yang ingin membuat kekacauan, yang ingin menggunakan isu ijazah palsu sebagai kendaraan mereka dalam membuat kerusakan," kata Teddy,

Teddy mengungkapkan isu ini tidak bisa lagi mereka gunakan bila secara hukum tidak terbukti.

Presiden Jokowi dan Iriana Widodo menikmati alunan lagu Ojo Di Bandingke yang dinyanyikan Farel Prayoga di sela Upacara HUT Ke-77 Kemerdekaan RI di Istana.
Presiden Jokowi dan Iriana Widodo menikmati alunan lagu Ojo Di Bandingke yang dinyanyikan Farel Prayoga di sela Upacara HUT Ke-77 Kemerdekaan RI di Istana. (Youtube Sekretariat Presiden)

"Jika isu ini terus disebarluaskan pasca putusan pengadilan, tentu selain sepi peminat, juga sudah masuk dalam ranah pidana, karena sudah ada putusan hukum, sehingga bisa diproses hukum," katanya.

Teddy mengatakan hal tersebut positif karena bisa segera membersihkan hal-hal yang negatif.


Sebelumnya, Presiden Jokowi digugat ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pemilihan Presiden tahun 2019 lalu.

Gugatan itu diajukan oleh seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono pada Senin (3/10/2022) dan terdaftar dalam perkara nomor 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum (PMH).

Baca juga: Anies Baswedan Jadi Capres, Partai Garuda Ingatkan KPK Tak Perlu Berbalas Pantun dengan Politikus


Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memberikan tanggapan soal kasus tersebut

Menurut Dini Purwono, mengajukan gugatan adalah hak warga negara. Hanya saja, harus disertai dengan bukti yang kuat

"Kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silahkan nanti disampaikan dalam proses pengadilan," ujar Dini dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (4/10/2022).

"Namun, apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri," katanya melanjutkan.

Kemudian, Dini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki semua ijazah asli beliau.

Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudah.

"Kecuali penggugat mau mengatakan bahwa institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut mengeluarkan dokumen palsu. Kalau terkait hal ini kami serahkan kepada institusi yang bersangkutan melakukan klarifikasi," ujar Dini.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved