Waketum Garuda Nilai Pilkada Langsung dan Tak Langsung Tidak Bertentangan dengan UUD 45
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai pilkada langsung dan tak langsung tidak bertentangan dengan UUD 45. Ini penjelasannya.
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi berkomentar mengenai usulan pilkada kembali diserahkan kepada DPRD.
Ia menilai usulan pilkada tak langsung itu tidak bertentangan dengan UUD 45.
"Jadi mau metode pemilihan langsung atau melalui DPRD, sama-sama tidak bertentangan karena sama-sama demokratis sesuai amanat UUD 45," kata Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (13/10/2022).
Teddy mengatakan perbedaan sistem pemilihan itu yakni bila secara langsung maka rakyat terlibat dalam perdebatan.
Sementara bila melalui DPRD, rakyat tidak terlibat langsung dalam perdebatan.
"Toh sama-sama dipilih secara demokratis. Karena demokratis bukan berarti harus secara langsung," ungkapnya.
Baca juga: Pamit kepada Warga Jakarta, Anies Baswedan Ingat Momen 2016 Ketika Ingin Maju Pilkada DKI
Karena keduanya tidak bertentanga, Teddy menuturkan penentuan pemilihan langsung atau tidak dapat dilihat dari mudharatnya.
"Mana yang lebih banyak mudharatnya bagi rakyat, mana yang lebih banyak menimbulkan efek negatif secara massal," kata Teddy.
Sehingga, lanjut Teddy, bukan lagi melihat dari aturan tapi dari efek kepada rakyat.
Teddy menuturkan pemilu maupun pilkada di seluruh negara akan ada efek benturan karena konstetasi.
"Tinggal memilih metode mana yang bisa meminimalisir efek benturan sehingga tidak menimbulkan efek yang berkepanjangan," katanya.
Dikutip dari Tribunnews.com, Ketua MPR Bambang Soesatyo berencana mengevaluasi pilkada yang dilangsungkan di Indonesia.
Dia menerangkan, evaluasi itu baru bersifat diskusi. Dirinya pun sudah meminta sejumlah pihak seperti akademisi ikut mengkaji hal tersebut.
Baca juga: Mengaku Tak Berambisi Maju Pilkada DKI Gantikan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Gua Mimpinya Presiden
Rencana ini muncul diawali karena Bamsoet bertanya-tanya, kenapa banyak kepala daerah yang dipilih melalui pilkada ditangkap karena korupsi.
"Tapi kita sudah evaluasi, kita mulai kenapa kok masih banyak korupsi kepala daerah yang ditangkap. Banyak yang ditangkap kepala daerah," ujar Bamsoet.
