Heru Budi Buka Posko Aduan yang Dihapus Anies Baswedan, Ternyata Banyak Warga yang Tak Dapat Bansos

Posko pengaduan dibuka, warga Ibu Kota yang mengadu ke posko pelayanan aduan karena tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Editor: Wahyu Septiana
Kolase Foto Tribun Jakarta
Kolase Foto Pengaduan masyarakat, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan JAKI. Posko pengaduan dibuka, warga Ibu Kota yang mengadu ke posko pelayanan aduan karena tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membuka lagi posko pengaduan warga, ternyata banyak aduan warga DKI Jakarta yang tak dapat bantuan sosial (bansos).

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Andriansyah.

Andriansyah, membenarkan adanya laporan langsung warga soal bansos tersebut.

Adapun ia menjelaskan, ada kemungkinan warga yang tidak mendapatkan bansos dikarenakan datanya tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Warga yang selama ini, mungkin tidak atau belum mendapatkan bantuan, mereka layak gitu kan. Namun dalam DTKS (Data terpadu kesejahteraan sosial) belum ada (belum terdaftar)," kata Andriansyah, saat dihubungi, Jumat (21/10/2022) petang.

Meski begitu, Andri, mengatakan pihak Pemprov DKI perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait kebenaran bahwa warga yang melapor tersebut layak untuk mendapatkan bansos.

Baca juga: Anies Baswedan Tak Mampu Selesaikan, Heru Budi Hartono Harus Atasi 3 Masalah Mendesak Ini di Jakarta

"Kita harus cek, konfirmasi ke teman-teman di Dinas Sosial (Dinsos) terkait. Layak atau tidaknya," ujarnya.

"Benar enggak mereka (tidak menerima). Kan itu harus dikonfirmasi juga, ada feedback-nya. Karena kondisi di lapangan seperti apa," jelas Andri.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Andriansyah, melaporkan perembangan tiga hari terakhir sejak dibukanya posko layanan aduan masyarakat itu, Selasa (18/10/2022).

Sejumlah warga mulai mendatangi Pos Layanan Pengaduan Masyarakat, di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022). PPos layanan pengaduan masyarakat era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jokowi- Ahok itu dihidupkan kembali oleh Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono setelah sempat ditutup semasa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. 
Sejumlah warga mulai mendatangi Pos Layanan Pengaduan Masyarakat, di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022). PPos layanan pengaduan masyarakat era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jokowi- Ahok itu dihidupkan kembali oleh Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono setelah sempat ditutup semasa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.  (TribunJakarta.com/Pebby Ade Liana)

Andriansyah, mengatakan sekitar tujuh orang warga DKI Jakarta datang untuk mengadu, pada Selasa (18/10).

"Kemudian pada tanggal 19 Oktober sebanyak 22 orang. Tanggal 20 Oktober kurang lebih sekitar 54 orang. Dan total dari selama tiga hari kurang lebih sekitar 83 orang," kata Andriansyah, di Balai Kota, Jumat (21/10/2022).

"Dan hari ini pun masih banyak masyarakat yang berdatangan untuk memberikan laporan dan aduan," sambungnya.

Adapun untuk jumlah aduan tertinggi per harinya, Andriansyah, mengatakan Pemprov DKI Jakarta menerima 29 aduan pada hari pertama dibukanya posko layanan aduan masyarakat.

Lebih lanjut, kata Andriansyah, pelapor lebih didominasi warga Jakarta Timur pada hari itu.

"Kemudian di hari Kamis (20/10/2022), kurang lebih sekitar 57 aduan. Di mana paling banyak aduan disampaikan wilayah Jakpus," katanya.

Baca juga: Buka Lagi Posko Aduan Warga Warisan Jokowi, Heru Budi Diapresiasi: Tradisi Baik Harus Dilanjutkan

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved