Baru Dilantik Anies Baswedan 3 Bulan Lalu, Dirut MRT Aprindy Dicopot Heru Budi, Simak Profilnya

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Baru dilantik Anies Baswedan pada bulan Juli 2022, Direktur Utama PT MRT Jakarta Mohamad Aprindy, langsung dicopot Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Simak profil singkat Mohamad Aprindy yang baru saja dicopot Heru Budi Hartono di artikel ini.

Sebagai informasi, Aprindy baru tiga bulan menjabat sebagai Dirut MRT Jakarta setelah diangkat Anies Baswedan pada 22 Juli 2022 lalu.

Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Fitria Rahadiani menyebut, perombakan jabatan ini dilakukan dalam rangka penyegaran di tubuh MRT Jakarta.

"Pembangunan PT MRT Jakarta merupakan hal yang strategis, oleh karena itu penyegaran dalam jajaran pengurus PT MRT Jakarta menjadi hal yang penting," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10/2022).

Untuk menggantikan posisi Aprindy, Pj Gubernur DKI Heru Budi menunjuk Tuhiyat yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Tuhiyat sejatinya bukan orang lama di MRT Jakarta, ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta.

Baca juga: Komisi E Minta Dibuatkan RSUD Khusus Anak, PJ Gubernur Heru Sambut Baik: Nanti Dinkes yang Mendesain

"Saudara Tuhiyat yang memiliki pengalaman dalam bidang corporate financing, diharapkan dapat memperkuat proses koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan juga Kementerian Keuangan serta para stakeholders PT MRT Jakarta dalam upaya pemenuhan pendanaan tersebut," ujarnya.

Selain mencopot Aprindy, Pemprov DKI juga melakukan penyegaran pada jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta denfan mengangkat Dodik Wijanarko menjadi Komisaris Utama.

Kemudian, posisi Komisaris diisi oleh Bambang Kristiyono dan William P. Sabandar.

"Penyegaran pada jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan kepada Direksi dalam kaitannya dengan proses pembangunan MRT Jakarta Fase 2 dan fase-fase berikutnya," tuturnya.

Fitria memastikan, penggantian Dirut dan perombakan jajaran Komisaris PT MRT Jakarta ini dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui keputusan para pemegang saham di luar RUPS yang diteken pada 25 Oktober 2022.

Berikut profil singkat Dirut MRT yang baru saja dicopot Heru Budi Hartono

Nama: Mohamad Aprindy

TTL: 12 April 1966 di Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Latar belakang pendidikan: Sarjana Teknik dari Universitas Sriwijaya dan Magister Teknik dari Universitas Tarumanegara

Perjalanan karier:

Sebelum menjadi Dirut MRT Jakarta, Mohamad Aprindy menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Aset PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Dia juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT LRT Jakarta.

Aprindy sebelumnya menjabat Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada 2019 hingga Juli 2020. 

Aprindy pernah menjabat sebagai Komisaris PT Widodo Makmur Unggas Tbk sejak September 2020 hingga Juni 2021.

Aprindy pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT PP (2016), Direktur Gedung PT PP (2017), Director of Strategic Planning and Development PT PP (2018),

Aprindy pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT PP Urban (2017-2019) dan Komisaris Utama PT PP Energi (2019-2020).

Aprindy juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Widodo Makmur Unggas Tbk dari September 2020 hingga Juni 2021.

Profil Heru Budi Hartono

Heru Budi Hartono memang diketahui sebagai salah satu tangan kanan Presiden Jokowi.

Sebelum menjadi Kepala Staff Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono sudah menjadi orang kepercayaan Jokowi sejak Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Baswedan Lengser, Hari ini Heru Budi Dilantik jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Pada 2014 lalu, Heru pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara.

Selang setahun kemudian, Heru menduduki jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

Yang paling mencuri perhatian yakni ketika Heru Budi Hartono hampir dipilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi wakilnya di Pilkada Jakarta 2017 lalu.

Kala itu dia nyaris dipinang Ahok yang sempat ingin maju di Pilkada Jakarta melalui jalur independen.

Namun, usai Ahok memutuskan maju melalui jalur partai politik, Heru batal mendampingi sebagai cawagub DKI.

Akhirnya Ahok memilih berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

Heru dinilai dekat dengan Basuki maupun dengan Joko Widodo saat Presiden masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Usai tak dipilih Ahok sebagai cawagub pendampingnya, Heru Budi Hartono yang menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta kemudian mendaftar sebagai Kasetpres di tahun 2017 dan mengemban jabatan itu sampai saat ini.

Total kekayaannya dua kali lipat dari Anies

Baca juga: 3 Sosok Diprediksi Gantikan Anies, Putri Zulhas: Siapapun yang Terpilih Formula E Harus Diteruskan

Selain soal profil dan latar belakang karirnya, yang menarik disimak dari para calon yang diprediksi bakal menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies ialah mengenai total kekayaannya.

Heru Budi Hartono terakhir kali melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada 18 Maret 2021.

Dalam laporan LHKPN terakhirnya, tercatat Heru memiliki total kekayaan sebesar Rp 25, 8 miliar atau tepatnya Rp 25.830.443.058.

Adapun harta yang dimiliki Heru meliputi tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Jakarta Timur, Bogor, dan Jakarta Utara senilai Rp 16.272.469.000.

Lalu, Heru juga memiliki harta berupa tujuh kendaraan bermotor dengan nilai mencapai Rp 952.300.

Heru Budi Hartono juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp416.300.000, serta harta berbentuk kas dan setara kas sebesar Rp 8.685.681.558.

Harta Heru Budi Hartono ini jauh lebih banyak dibanding milik Anies Baswedan.

Bahkan mencapai dua kali lipat lebih dari total LHKPN yang didaftarkan Anies.

Dalam LHKPN 2021, Anies Baswedan tercatat memiliki harta Rp 10.955.779.684 (Rp 10,95 miliar).

Jumlah itu bertambah sekitar Rp 40 juta jika dibandingkan harta Anies pada 2020.

Baca juga: Profil 3 Nama yang Diprediksi Gantikan Posisi Anies di Jakarta: Semuanya Orang Kepercayaan Jokowi

Total harta Anies dalam LHKPN 2020 berjumlah Rp 10.915.550.262 (Rp 10,91 miliar).

Hal itu berasal dari enam bidang tanah dan bangunan milik Anies senilai Rp 14.715.962.000.

Kemudian dari kendaraan yang dimiliki Anies tercatat ada tiga unit senilai Rp 550 juta.

Selanjutnya, Anies punya harta bergerak lainnya senilai Rp 1.367.366.531, surat berharga Rp 61.070.000, kas dan setara kas Rp 1.208.221.107 (Rp 1,2 miliar), serta harta lainnya Rp 659.921.865 (Rp 659 juta).

Pada 2021, utang Anies berjumlah Rp 7.606.761.819.