Heru Budi Ungkap Nasib TGUPP Pasca-Era Gubernur Anies Baswedan: Kembali Ke Naungan Asal

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono buka suara soal nasib Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur Anies Baswedan.

Apalagi, selama hampir dua pekan menjabat, eks Wali Kota Jakarta Utara ini tak dibantu oleh Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Alhasil, para TGUPP di era Gubernur Anies, khususnya yang masuk dalam jajaran aparatur sipil negara (ASN) maka akan kembali ke posisi semula.

Sebagai contoh, Heru menggambarkan TGUPP di era Gubernur Anies merupakan ASN yang sebelumnya berada di biro Sumber Daya Manusia (SDM).

Maka, TGUPP tersebut bakal kembali bergabung atau bernaung dalam biro SDM seperti sedia kala.

"Kan namanya PNS ya, kembali ke kan kalau naungannya adanya misal di biro SDM, ya kembali ke biro SDM atau kepegawaian. Nanti kita pikirkan," ungkapnya di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).

Beda dari Anies, Heru Budi Kerja Dua Minggu Pj Gubernur DKI Tanpa TGUPP

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan selama hampir dua minggu ini menjabat, dirinya tak dibantu oleh Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Saya sih enggak ada (rencana pakai TGUPP)," ucapnya di Balai Kota, Kamis (27/10/2022).

Walau demikian, ia menyebut bukan berarti penggunaan TGUPP seperti yang dilakukan di era Anies Baswedan dan gubernur sebelumnya.

Menurutnya, langkahnya yang tak menggunakan TGUPP ini merupakan keputusan pribadinya.

"TGUPP kan tergantung selera gubernur masing-masing, dulu bagus, semuanya bagus, tapi saya belum terpikirkan (pakai TGUPP)," ujarnya.

Pilih Maksimalkan Peran SKPD

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono beri isyarat tak akan menggunakan jasa Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Baca juga: Pemprov DKI Berencana Bangun Rusun Margasatwa Buat Warga Korban Gusuran Normalisasi Sungai

Hal ini diungkapkan Heru begitu tiba di kantor barunya di Balai Kota Jakarta.

Pengganti Anies Baswedan ini pun lebih memilih memaksimalkan peran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," ucapnya, Senin (17/10/2022).

"Mungkin jiga bisa diperkuat asisten, ada tenaga ahli, asisten ahli," sambungnya.

Ketua DPRD DKI Minta TGUPP Dibubarkan

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta TGUPP era Gubernur Anies Baswedan dibubarkan.

Pasalnya, keberadaan tim khusus bentukan Gubernur Anies Baswedan ini justru dinilai merusak Jakarta.

"TGUPP harus hilang, itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta dengan ide-ide dia yang banyak merugikan," ucapnya di gedung DPRD DKI, Selasa (13/9/2022).

Politikus PDIP ini pun menyoroti program revitalisasi trotoar yang masif dilakukan di era Gubernur Anies Baswedan.

Ia pun menyoroti program pembangunan Gubernur Anies Baswedan yang hanya difokuskan di sekitar pusat kota, sedangkan daerah pinggiran terabaikan.

"Harus rasional membangun, pinggir daerah di Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan, jangan cuma tengah kota," ujarnya.

"Casing saja bagus, yang gini enggak boleh. Itu ide-ide TGUPP tuh," sambungnya.

Baca juga: Ternyata Ini Alasan Pj DKI Gubernur Heru Budi Copot Orangnya Anies Baswedan dari Kursi Dirut MRT

Prasetyo pun membandingkan TGUPP bentukan Gubernur Anies dengan Gubernur Joko Widodo.

Di era Gubernur Jokowi, TGUPP disebut Prasetyo menjadi wadah bagi aparatur sipil negara (ASN) Pempriv DKI yang mau pensiun.

"Kalau dulu pak Jokowi itu kan orang pensiun terus diberdayakan sebelum masa pensiunnya selesai," tuturnya.

Oleh karena itu, Prasetyo menegaskan, DPRD DKI akan menyetop pendanaan untuk TGUPP setelah Gubernur Anies Baswedan lengser.

"Mulai sekarang TGUPP enggak akan saya laksanakan dalam Badan Anggaran nanti, enggak akan dianggarkan," kata Prasetyo.