Heru Budi Garap Normalisasi Sungai yang Mangkrak di Era Anies: Target Awal 4,8 Km Mulai Tahun 2023
Untuk melanjutkan program normalisasi sungai, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp700 miliar APBD 2023 untuk pembebasan lahan di empat kelurahan.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan, program pengendali banjir, normalisasi sungai bakal mulai dikerjakan di tahun 2023 mendatang.
Ia menargetkan, pekerjaan konstruksi normalisasi sungai bisa dikerjakan hingga 4,8 kilometer dari target 33 kilometer.
"Normalisasi targetnya itu 4,8 Km panjangnya," ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/11/2022) malam.
Sebagai informasi, Pemprov DKI berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menjalankan program normalisasi sungai ini.
Pemprov DKI bertugas melakukan pembebasan lahan, sedangkan pengerjaan konstruksi akan dilakukan Kementerian PUPR.
Namun, semasa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan program ini mangkrak dan dijalankan.
Baca juga: Antitesa Anies Soal Banjir, Heru Budi Hartono Sinergi dengan Menteri PUPR Soal Normalisasi Sungai
Untuk melanjutkan program normalisasi sungai, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp700 miliar APBD 2023 untuk pembebasan lahan di empat kelurahan.
Adapun empat kelurahan itu ialah Kelurahan Cililitan, Cawang, dan Kampung Melayu di Jakarta Timur, serta Kelurahan Rawajati di Jakarta Selatan.

Pemprov DKI pun sudah menyiapkan dua opsi pembebasan lahan yang akan dilakukan tahun pertama.
Pertama dengan memberikan rugi bagi warga yang tercatat punya lahan terdampak.
Sedangkan bagi warga yang tak memiliki surat-surat kepemilikan tanah akan direlokasi ke rumah susun (rusun).
"Warga yang masih memiliki lahan dan alas haknya di pinggir kali akan diganti untung dan bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak akan kami pindahkan ke rusun," ujarnya.
Pemprov DKI Bangun Rusun Margasatwa untuk Korban Gusuran Normalisasi
Pemprov DKI melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) berencana membangun Rusun Margasatwa sebagai tempat relokasi bagi warga korban penggusuran proyek normalisasi sungai.
Baca juga: Heru Budi Hartono Belum Putuskan Soal Proses Pencabutan Pergub Penggusuran Warisan Gubernur Ahok