Warga Jakarta Masih Banyak yang BAB Sembarangan, Gerindra Minta Pemprov DKI Perbanyak Septic Tank 

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Thopaz Nugraha Syamsul menyoroti buruknya sanitasi di sejumlah wilayah di ibu kota.

istock via TribunnewsBogor.com
Ilustrasi Buang Air Besar. Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Thopaz Nugraha Syamsul menyoroti buruknya sanitasi di sejumlah wilayah di ibu kota. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Thopaz Nugraha Syamsul menyoroti buruknya sanitasi di sejumlah wilayah di ibu kota.

Pasalnya, masih ada warga di Jakarta yang buang air besar sembarangan (BABS).

Hal ini diungkapkannya saat membacakan pandangan fraksi Gerindra terhadap Rancangan Perda APBD DKI 2023 dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (9/11/2022) kemarin.

"Data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021, menyebutkan bahwa masih ada 770 ribu warga Jakarta yang buang air besar sembarangan (BABS) atau open defecation," ucapnya.

Sebagai informasi, open defecation merupakan kegiatan buang air besar di luar ruangan toilet yang tak memiliki jaringan sanitasi, seperti di sungai atau kali, semak-semaki, perkebunan, hutan, parit, hingga jalanan.

Guna mengatasi masalah ini, Gerindra meminta Pemprov DKI untuk memberikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) tambahan untuk Perumda Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya.

Dengan demikian diharapkan PAL Jaya bisa menambah jumlah tangki septic ayau septic tank komunal di lokasi yang masih marak warga BABS.

Baca juga: Kisah Emak-emak Warga Tanah Abang Rawat Lansia saat Kesulitan Air: Susah Payah Angkat Galon Demi BAB

"Perlu penguatan anggaran pada Perumda PAL jaya yang dialokasikan dalam penyediaan tangki septik komunal bagi kawasan pemukiman padat penduduk dan kumuh," ujarnya.

Sebagai informasi, Pemprov DKI bersama DPRD menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 sebesar Rp Rp82.543.539.889.450 (Rp82,5 triliun).

Angka ini diperoleh dari hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI.

Suasana rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2023, Selasa (8/11/2022)
Suasana rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2023, Selasa (8/11/2022) (Tribunjakarta.com/Nur Indah Farrah Audina)

Pembahasan ini dilakukan selama periode 31 Oktober hingga 4 November 2022 di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat.

Penandatangan kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI pun sudah dilakukan pada Selasa (8/11/2022) kemarin.

Selanjutnya, komisi-komisi DPRD DKI bakal melakukan penajaman APBD bersama masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved