Pemprov DKI Anggarkan Rp275 Miliar untuk Jakwifi, Gembong PDIP: Lebih Prioritas CCTV

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono buka suara soal anggaran Rp275 miliar untuk penambahan titik Jakwifi pada 2023.

TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADE LIANA
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono buka suara soal anggaran Rp275 miliar untuk penambahan titik Jakwifi pada 2023. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono buka suara soal anggaran Rp275 miliar untuk penambahan titik Jakwifi pada 2023.

Kata dia, lebih prioritas penambahan CCTV di Jakartaketimbang penambahan titik Jakwifi di tahun 2023 mendatang.

"Tapi prinsip dasarnya adalah ketika saya ditanya lebih prioritas mana antara Jakwifi dengan CCTV, kalau saya lebih prioritas CCTV karena menjelang tahun politik," katanya saat dihubungi, Rabu (16/11/2022).

"dan itu selain menjelang tahun politik itu soal keamanan dan kenyaman ketika ada warga yang sedang kecelakaan maka langsung (tertangani), tetapi ini langsung sinkron semua SKPD. Maka sinkron ke SKPD ada kecelakaan ambulans datang, contohnya seperti itu," ujarnya.

Pernyataan yang dilontarkannya tentu memiliki alasan. Anggota Komisi A DPRD DKI ini menilai saat ini sudah dilaksanakan sekolah tatap muka 100 persen hingga work from office (WFO).

Baca juga: Pemprov DKI Anggarkan Rp275 Miliar untuk Jakwifi, Gembong PDIP: Lebih Prioritas CCTV

Sekalipun, pada awal pandemi, kehadiran Jakwifi memang bermanfaat lantaran membantu warga yang work form home (wfh) atau bekerja dari rumah hingga anak sekolah yang menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Kalau kaitan dengan Jakwifi saya lebih cenderung mendorong dari pada ke Jakwifi lebih baik mendorong ke CCTV."

"Program ini kalau ketika pandemi kemarin ya sgt bermanfaar ketika pandemi. Kita Fraksi PDI-Perjuangan saat itu ini meminta ini diperuntukan didaerah-daerah RW RW padat penduduk dan kumuh akhirnya oke."

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap mengganti selama lima tahun menjabat, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/8/2022).
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap mengganti selama lima tahun menjabat, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/8/2022). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

"Tetapi yang menjadi masalah ketika kita reses ke masyarakat, soal lemotnya karena digunakan oleh anak-anak yang berkumpul di sana."

"Jadi jaringan menjadi lemot. Kelemhaannya di situ," lanjutnya.

PDIP Minta CCTV diperbanyak

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengusulkan ketersediaan CCTV di Jakarta diperbanyak.

Hal ini dibutuhkan mengingat tahun 2024 menjadi tahun politik.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved