Sosok Tatak Ujiyati yang Dicopot dari Komisaris LRT: Tim Senyap Anies Baswedan, Pernah Pojokkan Ahok

TRIBUNJAKARTA.COM - Berikut ini adalah sosok dari Tatak Ujiyati yang baru dicopot oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dari jabatan Komisaris LRT Jakarta.

Tatak Ujiyati menyusul Mohamad Aprindy yang belum lama ini lebih dulu dicopot Heru Budi Hartono dari jabatan Direktur Utama PT MRT Jakarta.

Perihal pencopotannya dari Komisaris LRT Jakarta ini diungkapkan sendiri oleh Tatak Ujiyanti di akun Twitternya.

"Purna tugas. Alhamdulillah telah menyelesaikan tugas sbg Komisaris di PT LRTJ. Membantu menjalankan perusahaan sesuai tujuan & mematuhi GCG," tulisnya di akun twitter pribadinya (@tatakujiyati) dikutip Rabu (16/11/2022).

Sedangkan di akun Instagramnya, Tatak juga mengumumkan bahwa dirinya kini sudah tak lagi menjabat sebagai Komisaris di PT LRT Jakarta.

Baca juga: Usai Dirut MRT, Kini Heru Budi Copot Tangan Kanan Anies Baswedan dari Komisaris LRT Jakarta

"Purna tugas. Alhamdulillah telah menyelesaikan tugas sebagai Komisaris di PT LRT Jakarta. Bersama BOD, BOC & seluruh jajaran membantu menjalankan perusahaan sesuai tujuan & mematuhi GCG," tulis Tatak di keterangan postingannya pada Selasa (15/11/2022).

Tatak mengklaim saat dirinya dipercaya sebagai Komisaris, PT LRT Jakarta bergerak ke arah yang lebih baik.

"Kinerja membaik, hasil audit keuangan baik, tidak ada kasus hukum, kualitas layanan meningkat. Terimakasih kepada Gubernur DKI, Pemprov DKI, PT Jakpro & PT LRT J yang telah memberi kesempatan untuk berkontribusi membangun Jakarta lewat LRT Jakarta. Insyaallah LRT Jakarta tetap jaya," tuturnya.

Saat dikonfirmasi, Tatak menyebut pencopotan dirinya ini berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku perusahaan induk dari LRT Jakarta.

"Saya dapat salinan KPPS dari PT Jakpro yang ditandatangani kemarin (14 November 2022)," ucapnya.

Walau demikian, Tatak enggan menjelaskan lebih jauh terkait alasan pencopotan dirinya itu.

"Untuk alasan (pencopotan) sila ditanyakan langsung ke PT Jakpro, saya hanya menerima saja," ujarnya.

Ia pun turut menyampaikan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro yang sudah memberi kepercayaan kepada dirinya untuk menduduki jabatan Komisaris LRT Jakarta.

"Terima kasih sudah diberi kepercayaan memegang amanah selama ini dan alhamdulillah berjalan dengan baik," tuturnya.

Baca juga: Mimpi Anies Baswedan Integrasikan JIS dengan LRT, Dishub DKI: Rute Itu Masih Ada, Masuk Rencana

Tim Senyap Anies Baswedan

Sama seperti Mohamad Aprindy, Tatak Ujiyati juga diangkat sebagai Komisaris LRT Jakarta pada era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Tatak ditekahui merupakan tim senyap dari Anies Baswedan yang tergabung dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Istilah sebagai anggota tim senyap itu disampaikan sendiri oleh Tatak di akun Twitternya seiring pembubaran TGUPP yang mengikuti lengsernya Anies Baswedan dari kursi Gubernur DKI Jakarta.

"Farewell TGUPP Anies kemarin. A meaningful 5 years as a team. Di belakang, dalam senyap, membantu gubernur realisasikan janji-janjinya untuk warga Jakarta. Ini sebagian wajah-wajah kami yang mungkin tidak teman-teman kenal. Bagaimana menurutmu?" tulis Tatak dalam cuitannya di Twitter, seperti dilihat, Minggu (16/10/2022).

Tatak termasuk anggota TGUPP yang banyak bicara membela Anies.

Salah satunya saat dia menangggapi ucapan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Di saat jelang berakhirnya masa jabatan Anies, Prasetyo Edi Marsudi pernah meminta TGUPP turut dibubarkan.

Pasalnya, menurut Prasetyo, keberadaan tim khusus bentukan Gubernur Anies Baswedan ini justru dinilai merusak Jakarta.

"Lalu soal TGUPP bubar 16 Oktober kan namanya bubar, tim gubernur itu membantu gubernur.

Kalau gubernur selesai dan kemudian ada gubernur baru itu terserah gubernur baru mau mendapatkan atau dibantu tim gubernur juga atau tidak itu terserah gubernur baru."

"Jadi menurut saya itu sih sebetulnya bukan hal yang perlu dijadikan polemik juga, karena kewenangan gubernur," kata Tatak pada Rabu (14/9/2022) lalu.

Pernah Pojokkan Ahok

Saat menjabat anggota TGUPP, Tatak yang membela Anies juga pernah memojokkan gubernur terdahulu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca juga: Gagal Dikerjakan di Era Kepemimpinannya, Akankah Mimpi Anies Integrasikan JIS dengan LRT Terwujud?

Hal itu terkait Anies yang mendapat nila merah dari LBH Jakarta pada tahun 2021 silam.

Saat itu Tatak Ujiyati menilai, berdasarkan hasil bedah dan analisis, laporan LBH Jakarta banyak kesalahan.

Menurut dia, Anies menyambut baik masukan LBH Jakarta, karena bisa menjadi pertimbangan perubahan kebijakan ke depannya.

"Tapi kalau saya baca, laporan LBH Jakarta banyak juga errornya,” kata Tatak di akun Twitter miliknya @tatakujiyati, Rabu (20/10/2021).

Ia mengaku, opinininya di Twitter ini murni sebagai pendapat pribadinya.

Ada poin yang masuk dalam rapor merah itu Tatak kritisi, yaitu terkait penggusuran.

Menurut dia, metodologi LBH Jakarta lemah karena menggunakan data tahun 2018.

Tatak menilai LBH Jakarta banyak menggunakan data berita media untuk kebanyakan kasus, tanpa mengecek lapangan.

Masih kata Tatak, LBH Jakarta juga tanpa mengkonfirmasi ke Pemprov DKI Jakarta, triangulasi, validitas, sehingga terkesan subyektif.

“Akibat error di metodologi risetnya, LBH Jakarta tak bisa membedakan mana masuk kategori penggusuran, mana penertiban."

"Mana penggusuran melanggar HAM, mana relokasi tidak melanggar HAM. Semua kasus dimasukkan dalam kategori penggusuran melanggar HAM,” terang dia.

Tatak menilai, LBH Jakarta seharusnya mengecek semua kasus satu-persatu di mana lokasi penggusurannya, apakah sudah diberi peringatan, apakah ada musyawarah dengan opsi relokasi atau ganti untung.

Bahkan, Tatak memaparkan beberapa kasus yang dianggap sebagai penggusuran tak terbukti melanggar HAM.

Anies, kata Tatak, akan lebih dulu mengajak warga untuk musyawarah dan memberikan mereka pilihan mau pindah dengan ganti untung atau pindah ke rusunawa.

"Terpaksa diminta pindah karena tanah Pemda mau dipakai untuk kepentingan publik lebih besar. Bukan penggusuran tapi relokasi."

"Salah satunya di Kampung Bayam ini. Tanah mau dipakai untuk pembangunan JIS. Tapi warga sudah diajak musyawarah dan diberi pilihan. Tidak melanggar HAM,” papar Tatak.

Selama kepemimpinan Anies, kata Tatak, tidak pernah ada satu pun putusan pengadilan menyatakan penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI melanggar HAM.

Ia membandingkan gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di mana terdapat bukti di pengadilan bahwa penggusuran di Kampung Bukit Duri pada 2016 melanggar HAM.

“Alih-alih menggusur, Anies justru membangun kampung-kampung yang dulu digusur oleh Ahok secara sewenang-wenang dan diputus oleh pengadilan sebagai melanggar HAM."

Saat ini, Anies membangun kembali Kampung Aquairum, Kampung Kunir dan Kampung Susun Cakung, justru untuk mereka eks gusuran Bukit Duri.

"Makanya saya heran, apa ukuran/bench mark yang dipakai LBH Jakarta utk menilai dan memberi rapor merah?"

"Kalau Anies yang tak pernah diputus bersalah oleh pengadilan dapat rapor merah. Bagaimana dengan Ahok yang telah diputus bersalah oleh pengadilan karena menggusur secara sewenang-wenang melanggar HAM?” jelasnya.