Bappenas Wacanakan Hapus Jabatan Bupati dan Wali Kota di Jakarta Setelah IKN Pindah

Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa menggulirkan wacana bakal menghapus jabatan Bupati dan Wali Kota di Jakarta.

TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas RI Suharso Monoarfa di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2022). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas RI Suharso Monoarfa menggulirkan wacana bakal menghapus jabatan Bupati dan Wali Kota di Jakarta.

Hal ini disampaikan Suharso usai berdiskusi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Suharso dan Heru Budi membahas soal nasib Jakarta setelah Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.

Salah satu yang dibahas ialah soal sistem pemerintahan setelah Jakarta tak lagi menyandang sebagai IKN.

"Jadi sistem pemerintahan ke depan Jakarta tetap seperti hari ini, menjadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati dan wali kota," ucapnya, Kamis (24/11/2022).

Dengan dihapuskannya jabatan bupati dan wali kota ini diharapkan struktur organisasi di Jakarta bisa menjadi lebih lincah dan fleksibel.

Sistem baru ini pun diharapkan bisa menjadi percontohan bagi daerah atau provinsi lain di Indonesia.

Baca juga: Pemprov DKI dan Bappenas Bentuk Tim Kecil Bahas Kekhususan Jakarta Setelah IKN Pindah

"Jadi lose birokrasi, tapi lebih efektif birokrasi. Sehingga Provinsi Jakarta kalau bersaing dengan korporasi besar yang ada di Jakarta tidak kalah," ujarnya.

Usulan soal penghapusan bupati dan wali kota ini pun sudah disampaikan Suharso saat berdiskusi dengan Pj Gubernur Heru Budi.

Selain soal sistem pemerintahan, pertemuan itu juga membahas soal tata aturan dan kewenangan yang dimiliki Jakarta setelah tak lagi jadi IKN.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau Rumah Pompa Pulomas di Waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (17/11/2022).
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau Rumah Pompa Pulomas di Waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (17/11/2022). (Dok IG @herubudihartono)

Hal-hal yang selama ini bukan menjadi kewenangan Jakarta pun bakal coba dituangkan dalam regulasi baru tentang kekhususan Jakarta.

"Sehingga Jakarta bisa mengambil kewenangan-kewenangan untuk kebutuhannya tanpa disibukkan dengan sesuatu yang diperlukan," tuturnya.

"Misalnya bagaimana relasinya dengan menteri dan lembaga yang lain," sambungnya.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyambut baik usulan-usulan yang disampaikan oleh Bappenas.

"Tentunya ini adalah masukan-masukan bagus supaya DKI pasca-IKN itu tetap berjalan dentam baik, ekonomi tumbuh, dan tentunya menuju Jakarta yang lebih dinamis," kata Heru.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved