Bukan Rp4 Miliar, Ketua Komisi E DPRD DKI Sebut Usulan Dana Hibah PWNU DKI Sebesar Rp5 Miliar
Usulan dana hibah untuk PWNU DKI dalam KUA-PPAS untuk MUI mencapai Rp15,7 miliar, sedangkan PWNU hanya mendapat jatah Rp4 miliar.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Komisi E DPRD DKI Fraksi Gerindra Iman Satria mengungkap usulan dana hibah untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2023.
Diketahui, polemik dana hibah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PWNU DKI Jakarta masih berlangsung.
Dalam draf RAPBD DKI 2023 besaran alokasi dana hibah untuk MUI mencapai Rp15,7 miliar, sedangkan PWNU hanya mendapat jatah Rp4 miliar.
Oleh sebab itu, pihak PWNU meminta Gubernur DKI Heru Budi Hartono bisa merevisi dana hibah tersebut.
Menanggapi hal ini, Iman mengungkap usulan dana hibah pada KUA-PPAS APBD DKI 2023 sebesar Rp5 miliar.
"Saya belum tahu ada protes-protes, ada kekurangan. Isunya kan katanya 4 (Rp4 M). Usul dari KUA-PPAS itu saya naikkan jadi 5 (Rp5 M)," katanya kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).
Diwartakan sebelumnya, Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, Husny Mubarok Amir protes soal alokasi anggaran dana hibah untuk organisasi masyarakat (ormas) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2023.
Baca juga: PWNU Protes Dapat Hibah Cuma Rp4 M, DPRD DKI Bakal Tarik Program MUI ke DMI
Saat kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Husny mengatakan PWNU DKI diusulkan mendapatkan hibah sebasar Rp4 miliar.
"Sedangkan MUI diusulkan menerima Rp 15 miliar. Anggaran Rp 4 milyar terasa sangat kecil bagi PWNU DKI Jakarta yang menaungi 6 Cabang, 44 MWC, 267 ranting, 18 lembaga, 14 badan otonom serta lebih dari 4 juta anggota di Jakarta, merujuk pada survey lembaga Lingkaran Survei Indonesia Danny JA tahun 2019 yang memposisikan NU dengan ormas terbesar dan mencapai 49,5 persen jumlah anggota," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/11/2022).
Kata dia, di tahun 2022, PWNU DKI Jakarta telah melaksanakan 800 lebih kegiatan yang efisien membantu Pemprov selama ini.
Rencananya, tahun 2023 saat Indonesia sudah melewati masa pandemi PWNU DKI Jakarta akan mengagendakan lebih dari 1.000 kegiatan yang tersebar ke pelosok ranting dan anak ranting di Jakarta, bahkan akan semakin banyak pula kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Otonom NU serta Lembaga di bawah naungan PWNU DKI Jakarta.
Atas alasan inilah, ia berharap Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono bisa merivisi dana hibah ormas tersebut.
"Saat ini, PWNU DKI Jakarta berharap kepada Gubernur yang baru dapat merevisi dan memberikan alasan yang rasional kepada DPRD DKI Jakarta. Jika pada tahun 2022 hibah untuk PWNU DKI Jakarta Rp 5 milyar, maka semestinya tahun 2023 bisa meningkat agar program sosial, keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan dengan baik," lanjutnya
"Sangat tidak proporsional jika PWNU yang begitu banyak agenda hanya mendapatkan Dana Hibah sebesar 4 Milyar, namun di sisi lain MUI Jakarta yang secara struktur Organisasi dan banyaknya kegiatan tidak sebesar dan sebanyak PWNU, namun dialokasikan sebesar 15 Miliar di tahun 2023 nanti," pungkasnya.
Baca artikel lainnya dari TribunJakarta.com di Google News
