Lewat Sidang Dewan Pengupahan, Pemprov DKI Usulkan UMP 2023 Naik Jadi Rp4,9 Juta

Usulan pemerintah yang merekomendasikan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2023 sebesar 5,6 persen ditolak mentah-mentah oleh buruh.

Nugraha, perwakilan buruh Jakarta yang ikut mediasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengatakan, angka tersebut masih terlalu kecil bagi buruh.

Baca juga: Mulai Melunak, Awalnya Minta Naik 13 Persen, Kini Buruh Tuntut UMP DKI 10,55 Persen

"Kenaikan 5,6 persen itu tidak cukup," ucapnya di Balai Kota, Kamis (24/11/2022).

Sebagai informasi, angka 5,6 persen atau sekira Rp4,9 juta ini merupakan rekomendasi yang disampaikan unsur pemerintah dalam Sidang Dewan Pengupahan yang digelar beberapa waktu lalu.

Selain rekomendasi dari pemerintah, pengusaha juga menyampaikan usulan kenaikan UMP 2023.

Perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan, UMP 2023 naik 2,6 persen atau menjadi Rp4,7 juta.

Sedangkan unsur pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) merekomendasikan angka 5,11 persen atau menjadi Rp4,8 juta.

Dalam Sidang Dewan Pengupahan itu, buruh merekomendasikan kenaikan UMP 2023 sebesar 10,55 persen atau naik menjadi Rp5,1 juta.

"Angka 10 persen ini sebenarnya dari kami juga masih kurang, itu belum dikatakan layak atau sejahterah, itu hanya penyesuaian. Penyesuaian berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujarnya.

Nugraha pun menegaskan, buruh menolak bila UMP 2023 yang ditetapkan Pemprov DKI nantinya kurang dari angka tersebut.

Pasalnya, angka ini sudah lebih rendah dibandingkan tuntutan awal buruh sebesar 13 persen.

"Dari kami maunya digabung angka pemerintah dan Kadin. Pemerintah kan 5,6 persen dan Kadin 5,11 persen. Ya kira-kira 10,55 persen itu yang jadi usulan kami," kata Muhammad Toha perwakilan buruh Jakarta lainnya.

Baca artikel lainnya dari TribunJakarta.com di Google News