Warga Miskin & Pengangguran Tangsel Terus Bertambah, Gerindra Desak Benyamin-Pilar Evaluasi Program
Warga miskin dan pengangguran di Tangerang Selayan (Tangsel) terus bertambah, setidaknya dalam tiga tahun ke belakang.
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM - Warga miskin dan pengangguran di Tangerang Selayan (Tangsel) terus bertambah, setidaknya dalam tiga tahun ke belakang.
Di tengah perayaan Tangsel yang sudah berusia 14 tahun, angka kemiskinan dan pengangguran menjadi momok.
Hal itu menjadi sorotan Fraksi Gerindra-PAN DPRD Tangsel kepada Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan untuk mengevaluasi programnya selama ini.
Ketua Fraksi Gerindra-PAN, Ahmad Syawqi, memaparkan, data terakhir jumlah penduduk miskin Tangsel, yakni pada 2021, sebanyak 44,57 ribu jiwa.
Jumlah tersebut melonjak drastis dari tiga tahun sebelumnya, pada 2019, sebanyak 29.160 jiwa.
Baca juga: Suami di Tangsel Bawa Golok Kejar Istrinya Depan Anak, Tetangga Turun Tangan Langsung Tolong Korban
"Jumlah pertumbuhan angka penduduk miskin sebanyak 15.410 jiwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir," kata Syawqi dalam keterangan resminya, dikutip, Kamis (24/11/2022).
Serupa, angka pengangguran di Tangsel juga terus meroket.
Pada 2021, dari total 852.435 angkatan kerja, 73.318 di antaranya masuk kategori pengangguran terbuka.
Kenaikannya signifikan jika dibandingkan dengan 2019 yang angka penganggurannya hanya 38.983 jiwa.
Syawqi menyebutkan, dalam Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tangsel 2021-2026, Pemerintah Kota (Pemkot) memproyeksikan pada tahun 2022, angka kemiskinan Tangsel akan berada pada angka 2,198 dan 2,049 pada tahun berikutnya.
Di saaat yang sama, Pemkot juga memiliki proyeksi angka pengangguran terbuka di Tangsel bisa turun hingga angka 7,940 di Tahun 2022.
"Untuk sampai pada target tersebut, tentu program yang dicanangkan tidak cukup hanya bersandar pada program tahunan tanpa evaluasi dan inovasi yang tidak menyentuh inti permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Tangsel," kata Syawqi.
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran harus dilakukan dengan komprehensif dan lintas sektoral.
Bagi Syawqi, Benyamin-Pilar harus berpatokan kembali pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2022 yang di dalamnya dengan jelas mencantumkan pemulihan ekonomi daerah yang fokus pada peningkatan daya beli masyarakat lewat konsep pemberdayaan koprasi dan program padat karya.
"Program yang dilakukan tidak hanya sebatas jaring pengaman sosial dalam bentuk pemberian bantuan seperti bazar pangan murah dan lainnya yang sifatnya sementara, tanpa menyentuh inti permasalahan kemiskinan dan pengangguran," ujar Syawqi.
