Polemik WIUP Bermasalah, KNPI Versi Haris Pertama Diminta Tabayun

KNPI versi Haris Pertama diminta tabayyun soal polemik wacana 80 wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Maluku Utara.

Editor: Wahyu Septiana
Istimewa
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) KNPI - KNPI versi Haris Pertama diminta tabayyun soal polemik wacana 80 wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Maluku Utara. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara Jabodetabek ( Formmalut) meminta KNPI versi Haris Pertama tabayun soal polemik wacana 80 wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Maluku Utara.

PB Formmalut menilai polemik yang beredar atas tudingan yang diungkap oleh DPP KNPI versi Haris Pertama terdapat sejumlah kejanggalan dan merupakan sebuah keterangan fiktif tanpa bukti dan validasi dari pihak KNPI.

"KNPI sebagai organisasi nasional yang kiprahnya telah teruji mengawal sejarah bangsa ini sepatutnya melakukan tabayyun terlebih dahulu, sebelum mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan publik," kata Ketum PB Formmalut, M. Reza Syadik dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/12/2022).

Reza Syadik berharap KNPI dapat membaca secara cermat dan bijak soal 80 WIUP tersebut.

Sebab menurutnya, pernyataan KNPI tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran atas sikap dan tindakan yang telah mencemarkan nama baik Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Dalam hal ini Gubernur Maluku Utara dan sejumlah pejabat tinggi di Maluku Utara yang namanya turut dicatut oleh KNPI," kata dia.

"Pernyataan yang beredar di sejumlah media massa tidak kemudian menjadi alat pembenaran atas sikap dan tindakan KNPI yang telah mencemarkan nama Gubernur Maluku Utara dan sejumlah pejabat tinggi lainnya," tegasnya.

PB Formmalut sebagai poros organik pemuda Maluku Utara di Jakarta itu merasa perlu memberikan keterangan terbuka atas polemik 80 WIUP yang dituduhkan oleh KNPI, antara lain:

Pertama, WIUP sesuai dengan UU 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Gubernur hanya menetapkan wilayah (WIUP) yang kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementrian ESDM untuk diberikan izin dalam bentuk (IUP) kepada perusahan terkait.

Kedua, pemberian izin adalah kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemprov tidak lagi memiliki legalitas untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan pasca revisi UU Minerba.

Ketiga, pernyataan yang menyebutkan bahwa terdapat tumpang tindih IUP merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat untuk memverifikasi setiap usulan WIUP yang diajukan, jika ditemukan terdapat tumpang tindih maka pemerintah pusatlah secara otomatis akan menghentikan WIUP tersebut.

Baca juga: Ketum DPP KNPI Beri Materi Entrepreneurship di DEMA Fakultas Syariah dan Hukum Se-Indonesia

"Maka dengan ini, Gubernur tidak memiliki kekuatan hukum apapun selain WIUP dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak memiliki kewenangan atas tuduhan 80 WIUP bermasalah yang disangkakan oleh DPP KNPI," tutur Reza.

Sebagai putra asli Maluku Utara, Reza kemudian sekedar memberi saran untuk pihak manapun yang merasa bukan putra Maluku Utara agar stop mengeksploitasi kepentingan di daerahnya itu.

"Justru bagi kami bila perlu Gubernur perbanyak usulan wilayah izin usaha pertambangan bila ada potensi di 10 kab/kota untuk didorong ke Provinsi Maluku Utara, demi kesejahteraan Masyarakat Malut kedepan," tegasnya.

Sebelumnya, Tim investigasi kasus tambang DPP KNPI versi Haris Pertama menduga terjadi adanya praktik gratifikasi dalam penerbitan WIUP di Maluku Utara.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP KNPI Mohammad Nurul Haq dalam keterangan tertulisnya pada Senin (21/11/2022).

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Investigasi DPP KNPI terhadap kasus tambang di Indonesia menemukan terdapat 80 usulan WIUP yang diterbitkan oleh Gubernur Maluku Utara kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved