Heru Budi Kena Semprot Fadli Zon, Marullah Dicopot Sembarangan dari Sekda DKI: Harusnya Tahu Diri

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkena semprot Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon soal pencopotan Marullah Matali.

Fadli Zon menyentil Heru Budi Hartono karena sembarangan mencopot Marullah Matali.

Menurutnya, Heru Budi seharusnya berkaca dan tahu diri soal posisinya terkini di jabatan Pj Gubernur DKI yang bukan pilihan langsung rakyat Jakarta.

Diketahui, Sekda DKI Marullah Matali dicopot dari jabatannya oleh Heru dengan alasan untuk optimalisasi pelayanan kepada warga.

Sementara itu, Fadli Zon menilai Marullah sebagai sosok yang profesional dan sarat pengalaman.

"Setahu saya Sekda Marullah Matali orang yang profesional dan berpengalaman. Kenapa harus diganti?" cuit Fadli Zon di Twitter dikutip TribunJakarta pada Senin (5/12/2022).

Fadli Zon pun meminta kepada Heru untuk sadar diri, sebab dirinya bukan dipilih oleh warga Jakarta

"Pj Gubernur bukan pilihan rakyat harusnya lebih tahu diri," imbuh Fadli Zon.

Heru berdalih untuk optimalisasi pelayanan

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto mendapat amanah tambahan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DKI Jakarta.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang melantiknya meminta Uus bekerja dengan etos kerja profesional yang penuh tanggung jawaab dan menjaga integritas.

Dalam sambutannya, Heru menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Marullah Matali yang sebelumnya menjadi Sekretaris DKI Jakarta.

Baca juga: Sekda DKI Marullah Matali Dicopot Lalu Dilantik Jadi Deputi Gubernur, PKS: Hanya Jabatan Parkir

Kini, Marullah mengemban amanah baru sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Marullah Matali atas kinerjanya, pengorbanannya, dalam memimpin ASN di DKI Jakarta. Semoga amanah baru ini bisa semakin mengoptimalkan pelayanan kita kepada masyarakat,” kata Heru berdasarkan keterangannya dari PPID DKI Jakarta pada Jumat (2/12/2022) petang.

Heru mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Marullah dan Uus adalah langkah pemerintah daerah dalam mengupayakan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Dia meminta kepada anak buahnya itu agar bekerja melayani masyarakat dengan baik.

Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyambut baik penyegaran organisasi di pihak Eksekutif tersebut.

Ia berharap kepada Marullah Matali dan Uus Kuswanto mampu bersinergi menciptakan hasil kinerja yang baik.

“Selamat kepada keduanya yang baru dilantik. Semoga kerja sama keduanya mampu menciptakan sinergi yang solid, serta koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif semakin bagus juga demi kepentingan kemajuan Jakarta,” kata Prasetyo.

Perlu diketahui, Marullah Matali dilantik sebagai Sekda DKI Jakarta sejak Senin, 18 Januari 2021 lalu, kemudian sekarang mendapat amanah baru sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun surat pengambilan sumpah jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 139/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lalu, pelantikan ini juga merujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/8607/SJ, perihal Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Baca juga: Posisi Sekda DKI Jabatan Strategis, PKS Ingatkan Tak Bisa Sembarangan Main Copot

Ormas Betawi kecam Heru

Sebelumnya, kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang melucuti Marullah Matali dari jabatan Sekda DKI Jakarta, melukai hati etnis Betawi.

Mereka merasa dianggap remeh dan tak dihormati, karena putra Betawi terbaik itu dilucuti dari kursi Sekda DKI Jakarta.

“Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Dia tidak boleh semena-mena, Heru harus ada etika dan saya tersinggung,” kata Ketua Umum Forkabi (Forum Komunikasi Anak Betawi), Abdul Ghoni, Minggu (4/12/2022).

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mengungkapkan, Heru Budi Hartono sama sekali tidak menghargai putra Betawi, karena Marullah merupakan asli warga Jakarta.

Selama ini, lanjut dia, masyarakat Betawi selalu hidup rukun tanpa ada ketegangan.

Kata dia, semestinya Heru paham sebagai Pj tidak bisa berbuat semaunya. Apalagi sejak empat Gubernur sebelumya dari Joko Widodo, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Djarot Saiful Hidayat hingga Anies Baswedan, jabatan Sekretaris DKI selalu putra daerah.

“Heru harusnya punya etika dan tata krama. Ini sama saja, Heru tak memiliki etika dan tata krama. Menjadikan Uus Plt Sekdaprov itu tak beretika,” ujar Penasihat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta ini.

Ghoni mengingatkan, Heru tidak dipilih secara langsung oleh rakyat Jakarta, tapi ditunjuk Presiden sebagai Pj Gubernur DKI. Alasan apapun, Ghoni menegaskan, sebagai anak Betawi tidak bisa menerima pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekdaprov DKI.

“Ini merupakan penghinaan bagi warga Betawi. Sejak dulu nggak ada tuh, Gubernur DKI mengganti Skedaprov dengan Pelaksana tugas (Plt),” ketusnya.

Ghoni lalu membandingkan, Anies Baswedan lebih menghargai masyarakat Betawi ketimbang Heru. Sebab, sejak dilantik sebagai gubernur 2017 Sekdaprov selalu putra Betawi.

Sebelum Marulla Matali, almarhum Sefullah Sekdaprov DKI anak Betawi. Bahkan penggantinya, juga putra asli Jakarta. “Heru ini tidak perhatian dengan masyarakat Betawi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menunjuk Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Uus Kuswanto menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menggantikan Marullah Matali yang ditempatkan pada posisi lainnya.

Marullah Matali sendiri ditempatkan pada posisi baru sebagai Deputi Gubernur bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Baik Marullah dan Uus, keduanya dilantik di Balai Agung, Kompleks Balai Kota Jakarta oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pada Jumat (2/12/2022).

Proses Terpilihnya Marullah Matali

Marullah Matali terpilih sebagai Sekda DKI Jakarta setelah dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui lelang jabatan. 

Dikutip dari Kompas.com, pada awal Oktober 2020, Anies melakukan lelang jabatan Sekda DKI untuk mencari pengganti almarhum Saefullah.

Tak hanya itu, Anies juga melalukan lelang jabatan untuk dua posisi lain di lingkungan Pemprov DKI, yaitu Deputi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, serta Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi.

Informasi lelang jabatan tersebut diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor 5 tahun 2020 tentang Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah DKI Jakarta dan Deputi Gubernur DKI Jakarta tahun 2020.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir membenarkan lelang jabatan tersebut.

Chaidir menjelaskan, ketiga lelang jabatan itu dibuka secara nasional.

Dengan kata lain, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia yang bertugas di kementerian, lembaga, badan hingga provinsi lain bisa mengikuti seleksi terbuka tersebut.

“Pengumuman dan pendaftaran berlangsung selama dua pekan dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020,” ujar Chaidir pada Jumat (2/10/2020), dikutip dari Warta Kota.

Tahapan seleksi terbuka Sekda DKI Jakarta telah berlangsung sejak 1 Oktober 2020.

Kala itu, sebanyak 18 orang ASN mendaftar untuk jabatan sebagai orang nomor tiga di Ibu Kota tersebut.

Para pendaftar kemudian menjalani tes tertulis dan penulisan makalah, asesmen kompetensi, tes kesehatan, hingga wawancara.

Para peserta yang dinyatakan lulus kemudian dibuatkan usulan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri untuk proses Tes Penilaian Akhir (TPA) sebagai dasar penetapan SK pengangkatan jabatan.

Setelah proses seleksi, kandidat Sekda DKI Jakarta kemudian mengerucut ke tiga orang.

Mereka adalah Marullah Matali, Penjabat Sekda DKI Jakarta Sri Haryati dan Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko.

Ketiga calon Sekda DKI itu lalu diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Jokowi-lah yang kemudian memilih sosok yang dianggapnya layak menjadi Sekda DKI terbaru yang kemudian jatuh kepada Marullah Matali.

Hal tersebut dipaparkan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.

Menurut Ariza, proses pemilihan Marullah sebagai Sekda telah melalui mekanisme yang benar dan mengacu pada dua regulasi.

Payung hukum itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Undang-undang (UU) Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.

(Warta Kota/TribunJakarta)

Baca artikel TribunJakarta.com lainnya di Google News