Kinerja Dishub DKI & UPP Dipertanyakan, PJ Gubernur Heru Budi Diminta Audit Aliran Uang Parkir Liar

Pengamat transportasi, Azaz Tigor memberikan kritik pedas kepada Dishub DKI dan UPP soal parkir liar. Pj Gubernur Heru Budi diminta audit aliran dana.

TribunJakarta.com/Pebby Ade Liana
Pengamat transportasi, Azaz Tigor memberikan kritik pedas kepada Dishub DKI dan UPP soal parkir liar. Pj Gubernur Heru Budi diminta audit aliran dana. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pengamat transportasi, Azaz Tigor Nainggolan memberikan kritik pedas kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan Unit Pengelola Perparkiran (UPP).

Ia menilai Dishub DKI dan UPP tidak ada itikad untuk menertibkan parkir liar di sejumlah titik Jakarta, yang alhasil menjadi satu diantara faktor utama terjadinya kemacetan di ibu kota.

Berangkat dari hal ini, ia turut mempertanyakan aliran dana parkir liar.

Menurutnya, dana ini fantastis karena bisa mencapai setengah triliun dalam setahun.

Apalagi, harga dipatok juru parkir liar melebihi ketentuan yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sekarang ini PJ Gubernur Jakarta memiliki target memecahkan masalah kemacetan Jakarta. Manajemen Parkir bisa dijadikan  salah satu cara memecahkan kemacetan Jakarta seperti yang diharapkan oleh Pj Gubernur Jakarta bapak Heru Budi," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/12/2022).

Selanjutnya, ia mendorong eks Wali Kota Jakarta Utara ini untuk mengevaluasi Dinas Perhubungan guna menertibkan dan memperbaiki manajemen perparkiran lantaran juga menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.

Baca juga: Sekda DKI Marullah Matali Dicopot Lalu Dilantik Jadi Deputi Gubernur, PKS: Hanya Jabatan Parkir

"Parkir liar di Jakarta terus ada dan sepertinya tidak mau dituntaskan oleh UP Parkir dan Dinas Perhubungan Jakarta. Sudah ada rambu di larang parkir, tetap saja ada jukir lengkap dengan seragam biru UP Parkir beroperasi di lokasi dilarang parkir tersebut," lanjutnya.

Menurut Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) ini, parkir liar di badan jalan Jakarta bukan rahasia lagi, hingga memicu konflik kelompok atau organisasi masyarakat (ormas) tertentu untuk mendapatkan jatah parkir liar di badan jalan.

Apalagi, lanjut dia, tak ada perihal PAD tak ada transparansi pengelolaan uang yang jadi salah satu andalan penghasilan Jakarta itu.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan penertiban parkir liar di lokasi Citayam Fashion Week, Selasa (16/7/2022).
Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan penertiban parkir liar   (TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADHE LIANA)

"Seperti halnya di Jalan Jatinegara Timur depan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Parkir liar di depan Pasar Jatinegara tidak ada yang Rp2000 untuk motor dan Rp5000 untuk mobil. Parkir di kawasan parkir liar di jalan Jatinegara motor Rp3000 dan mobil Rp10.000," ungkapnya.

Sebagai contoh, ia menyinggung soal viralnya video yang memperlihatkan parkir liar di sekitar Grand Indonesia, Jakarta Pusat.

Di mana dalam video tersebut menunjukan adanya parkir liar motor di depan Grand Indonesia dipatok dengan harga Rp10.000.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved