Ditanya KPK Peluang Maju Pilkada 2024, Heru Budi: Jadi Pj Gubernur Sudah Berat

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkap hal yang menarik saat menghadiri acara rapat koordinasi pencegahan korupsi antara Pemprov DKI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berlangsung di ruang pola Bappeda, Heru Budi sempat mengutarakan perihal tanggung jawabnya sebagai Pj Gubernur DKI.

"Dan tadi Bapak (Alexander) tanya, maju apa tidak, jadi Penjabat Gubernur aja udah susah, berat. Itu nanti 2024 serahkan kepada yang kepingin saja, dan saya melaksanakan tugas ini sampai selesai, sebagaimana amanat di dalam. Kemarin saya pelantikan ada kalimatnya begini Pak, "selama, paling lama katanya, satu tahun atau dapat diperpanjang". Jadi mungkin bisa bergantian kali 3 bulan, 3 bulan Pj nya," kata Heru dalam sambutannya di lokasi, Kamis (15/12/2022).

Sebagai informasi, pernyataan ini muncul setelah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyinggung langkah eks Wali Kota Jakarta Utara ini pada tahun 2024 mendatang.

Pertanyaan ini dilontarkan Alexander saat memberikan paparan soal pencegahan korupsi.

Baca juga: Polemik Pembatasan Usia PJLP Maksimal 56 Tahun: Dirancang Anies Baswedan, Dieksekusi Heru Budi

"Namanya mengatur warga yang dari berbagai golongannkan ga mudah Pak Heru. Saya menyadari benar Pak Heru tapi saya yakin Pak Heru 2 tahun ke depan gak ada beban. Kan gak mencalonkan jadi gubernur Pak Heru?" tanya Alexander.

Sontak hal ini pun mengundang gelak tawa tamu yang hadir dan pertanyaan tersebut segera di balas Heru Budi dengan cepat kala memberikan sambutan.

Diwartakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi pada hari ini, Kamis (15/12/2022).

Berlangsung di ruang pola Bappeda, Blok G Balai Kota DKI, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membantah bila acara ini berkaitan dengan kasus Formula E di era Gubernur Anies Baswedan.

"Apa hubungannya Pak Heru dengan Formula E? gak ada kaitannya terkait dengan penanganan Formula E. Kalau memang menyangkut anggaran APBD DKI tentu akan berjalan terus termasuk juga pengadaan tanah dan sebagainya, sepanjang informasi itu sudah kami lakukan penyelidikan ya terus sampai nanti satu titik apakah itu ditemukan alat bukti atau tidak," katanya di Balai Kota DKI, Kamis (15/12/2022).

Alexander menjelaskan, acara ini digelar sebagai bentuk sinergitas dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebagai bentuk pencegahan, sinergi ini dibangun dan DKI menjadi provinsi terakhir dalam program ini.

"Rapat koordinasi ini menjadi acara tahunan untuk menjalin kerja sama bersinergi dalam rangka pemberantasan korupsi ya, terutama dalam rangka pencegahan. Jadi Pemprov DKI ini yang terakhir provinsi terakhir dari program kami untuk melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah," lanjutnya.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memaparkan capaian penilaian sementara Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022/Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK RI untuk Provinsi DKI Jakarta yang mendapat skor sebesar 90,00.