Heru Budi Dituding Ingin Hapus Jejak Anies, Gerindra Pasang Badan: Terlalu Dini, Indikasinya Lemah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif pasang badan buat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang dituding ingin menghapus jejak Anies Baswedan di ibu kota.

Menurutnya, tudingan itu terlalu dini lantaran Heru Budi baru dua bulan menjabat sebagai orang nomor satu di DKI.

"Bukti konkretnya saya belum menemukan, butuh waktu dua sampai tiga bulan penelitian dulu, enggak sekonyong-konyong kota bisa nilai," ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (16/12/2022).

Sebagai informasi, tudingan ini mencuat setelah Heru Budi mengambil sejumlah kebijakan yang menuai polemik.

Seperti pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali hingga penggantian slogan Jakarta dari 'Kota Kolaborasi' menjadi 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'.

Baca juga: Terkuak Kendala Jakpro yang Buat Warga Gusuran JIS Tak Bisa Huni KSB Warisan Anies Baswedan

Belum lagi sejumlah perombakan jajaran direksi dan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sejumlah nama direksi dan komisaris yang diangkat di era Anies Baswedan pun satu per satu dicopot.

Walau demikian, Syarif bilang, hal-hal tersebut tak bisa diartikan bahwa Heru Budi ingin menghapus jejak Anies Baswedan.

Sebab, ia menilai setiap pergantian pimpinan pasti ada strategi dan arah kebijakan yang berbeda-beda.

"Indikasi mengarah ke situ (penghapusan jejak Anies) ada. Misalnya tadi dengan perombakan jabatan, tapi saya belum mengatakan kuat dugaan," kata dia.

"Makanya saya tidak setuju (mengatakan Heru hapus jejak Anies), terlalu dini, indikasinya lemah. Tak kuat bahwa ingin mengatakan pak Heru menghapus jejak," tuturnya.

PKS Tuding Heru Budi Lakukan de-Aniesisasi

Partai Keadilan Sejahterah (PKS) menyoroti kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Selama hampir dua bulan menjabat sebagai orang nomor satu di DKI, Heru Budi dinilai banyak membuat kebijakan yang tidak substantif.

Beberapa kebijakan yang jadi sorotan seperti keputusan Heru mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali dan mengganti slogan Jakarta dari 'Kota Kolaborasi' menjadi 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'.

"Apa yang dilakukan Pj Gubernur DKI adalah kebijakan yang tidak substansi dan asal beda saja, terkesan ingin menghapus jejak Gubernur Anies Baswedan," ucap juru bicara (Jubir) PKS Muhammad Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (14/12/2022).

Melihat masa jabatan Heru yang hanya setahun saja, Iqbal menilai, eks Wali Kota Jakarta Utara itu tak perlu mengganti slogan Jakarta 'Kota Kolaborasi' warisan Gubernur Anies Baswedan.

Baca juga: Dinas Bina Marga Batal Pindahkan Pelican Crossing di Dekat Kantor Pj Gubernur Heru Budi

"Slogan itu tidak perlu diubah, apalagi masa jabatannya hanya satu tahun. Jadi terkesan Heru melakukan 'de-Aniesisasi'," ujarnya.

Kebijakan Hetu Budi yang mencopot Marullah Matali dari jabatan Sekda DKI pun disorot Iqbal.

Sebab, ia menilai Marullah sebagai tokoh Betawi yang profesional dan berpengalaman.

"Apalagi Marullah Matali adalah sosok yang dikenal ketokohannya dan tidak memiliki masalah/kasus sehingga pergantian yang dilakukan terkesan bagian dari upaya 'membersihkan' loyalis gubernur sebelumnya," tuturnya.

Oleh sebab itu, ia pun mewanti-wanti Heru Budi supaya fokus bekerja sesuai substansi dari pada sibuk mengutak-atik capaian Gubernur Anies Baswedan.

Apalagi, Heru merupakan sosok gubernur yang bukan ditunjuk oleh masyarakat.

"Harusnya Heru tahu tentang posisinya bahwa dia adalah gubernur transisi," kata Iqbal.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News