KPK Soroti Kekayaan Pejabat DKI yang Dinilai Tak Wajar, Heru Budi Pilih Tutup Mulut:Saya Enggak Tahu

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan berkomentar soal harta kekayaan pejabatan di jajaran Pemprov DKI yang belakangan disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ditanya awak media terkait hal ini, eks Wali Kota Jakarta Utara ini justru melimpahkannya kepada pihak Inspektorat DKI Jakarta.

"Ya enggak tahu saya (soal kekayaan pejabat DKI), tanya Inspektorat," ucapnya saat ditemui di gedung DPRD DKI, Senin (19/12/2022).

Ketika kembali ditanya soal kemungkinan membentuk Satgas khusus untuk menyelidiki hal ini pun Heru Budi enggan menjabat.

Ia menyebut, saat ini dirinya masih fokus mencatat dan mendengarkan masukan-masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD DKI.

"Saya hari ini kunjungan ke fraksi-fraksi,  terima kasih," ujarnya singkat.

Dilansir dari Kompas.com, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata merasa heran dengan harta kekayaan yang melimpah milik para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca juga: Saat Pimpinan PKS Minta Nomor Ponsel Heru Budi: Barangkali Bisa Bicara Lebih Lanjut ke Depan

Ia berujar, berdasarkan data dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), ada pejabat Pemprov DKI yang memiliki 20-25 bidang tanah.

"Saya enggak habis pikir ketika saya cek LHKPN pejabat ini itu, saya punya akses buka LHPKN seluruh penyelenggara pejabat negara, termasuk pejabat Pemprov DKI," tutur Alexander ketika memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Pencegahan Korupsi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).

"Saya cek itu, wah, bidang tanahnya 20-25. Waras enggak sih kita ini," sambungnya.

Lantas, siapa saja para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki puluhan bidang tanah?

Berdasarkan data LKHPN periode 2021 yang dihimpun Kompas.com dari situs https://elhkpn.kpk.go.id/, berikut merupakan harta kekayaan berupa bidang tanah milik para pejabat sekelas kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta:

Kepala Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana memiliki lima bidang tanah dan bangunan serta satu bidang tanah dengan total nilai Rp 1,7 miliar yang tersebar di Kota Depok, dan Kota Bogor.