Terbang ke Aceh, Menko Polhukam-Mendagri Tinjau Pulau Terluar hingga Luncurkan Prangko PLBN
Menkopolhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Aceh, 21-22 Desember 2022. Ini agenda selama di Aceh.
Penulis: Gerald Leonardo Agustino | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino
TRIBUNJAKARTA.COM, ACEH - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, 21-22 Desember 2022 ini.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI serta Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI akan mengunjungi Pulau Rondo dan Kecamatan Lokasi Prioritas di kota Sabang, hingga terakhir di kota Banda Aceh.
Pada hari pertama, rombongan Menko Polhukam dan Mendagri akan mengunjungi dan mengecek kondisi Pulau Rondo.
Pulau seluas kurang lebih 153 kilometer persegi ini terletak di ujung barat Indonesia.
Pulau ini juga merupakan salah satu dari 111 Pulau-Pulau Kecil Teluar (PPKT) yang dijaga Tentara Nasional Indonesia.
Baca juga: Jajaran PLBN di Kalbar Dukung Pembukaan Perlintasan Perbatasan Indonesia-Malaysia
Menjadi titik nol kilometer Indonesia, Pulau Rondo di sebelah utaranya berbatasan dengan wilayah negara India di Laut Andaman yaitu Kepulauan Nikobar.
Sementara itu, di sebelah timurnya berbatasan dengan Thailand di Selat Malaka dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia.
Jarak Pulau Rondo dengan Kota Sabang sejauh kurang lebih 30 kilometer, sedangkan dari Kota Banda Aceh bisa ditempuh dengan jarak kurang lebih 61,7 kilometer.
Dijadwalkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito bersama rombongan akan menggunakan helikopter untuk menuju Pulau Rondo.
Sekretaris BNPP Restuardy Daud menjelaskan, kunjungan kerja Menko Polhukam-Mendagri ke Pulau Rondo untuk mendukung peningkatkan sistem pertahanan dan keamanan berbasis PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) melalui peninjauan lapangan ke pulau tersebut.
Seiring kunjungan kerja ini, akan dilakukan peninjauan kondisi personel Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer) serta sarana dan prasarana seperti pos, instalasi air bersih, hingga sumber energi listrik.
"Selain itu, maksud kunker secara umum adalah mendorong dan memperkuat pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP), serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah," kata Restuardy.
Adapun pemantauan dan koordinasi Kementerian dan lembaga (K/L) anggota BNPP bersama pemerintah daerah di PPKT merupakan bentuk perhatian pemerintah dengan hadirnya negara di perbatasan.
Ini sejalan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana pemerintah pusat bersama pemerintah daerah wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dari negara tetangga.
