8 Pimpinan Parpol Bertemu dan Nyatakan Sikap Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Ini Kata PDIP

TRIBUNJAKARTA.COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya menghormati langkah delapan pimpinan partai politik yang bertemu hari ini menolak wacana sistem proporsional tertutup diterapkan untuk Pemilu 2024 mendatang.

“Pertemuan yang ada di Hotel Dharmawangsa ya itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita,” kata Hasto usai menghadiri acara Makan Bareng 10.000 Warga DKI Jakarta jelang HUT Ke-50 PDID di Jalan Baladewa, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2022).

Diketahui, delapan pimpinan partai politik yang bertemu di Hotel Dharmawangsa yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Kemudian Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Sementara perwakilan Partai Gerindra tak hadir namun telah menyepakati sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Hanya PDIP satu-satunya partai yang memiliki kursi di DPR tak hadir dalam pertemuan tersebut.

PDIP memang satu-satunya partai di DPR yang condong agar pemilu 2024 digelar dengan sistme proporsional tertutup.

Mengenai absennya PDIP dalam pertemuan delapan pimpinan parpol tersebut, Hasto menyebut saat ini pihaknya juga sedang disibukkan dengan persiapan menuju puncak HUT ke-50 PDIP yang akan berlangsung pada Selasa (10/1/2023).

Baca juga: DPRD DKI Dikuasai PDIP, Hasto Kristiyanto Yakin Heru Budi Mudah Atasi Banjir Jakarta

"Ya kita kan baru mempersiapkan hari ulang tahun PDIP.

Semuanya sibuk hari ini aja ada 5 agenda dalam rangka HUT partai," kata Hasto.

Hasil Pertemuan Pimpinan Delapan Parpol

Melansir Tribunnews, ada lima poin keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan delapan pimpinan parpol yang memiliki wakil di parlemen.

Lima poin tersebut dibacakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Pertama, Kami Menolak Proporsional Tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.

Sistem Pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita.

Di lain pihak, sistem Pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan Partai Politik. Kami tidak ingin Demokrasi mundur,

Kedua, Sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUUVI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas Ne Bis In Idem.

Ketiga , KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang undangan.

Keempat, Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama.

Kelima, Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas Politik, keamanan dan ekonomi," ujar isi sikap dari 8 pimpinan parpol tersebut.