Soal Wacana Penyelenggaraan Formula E 2023, Bamsoet Tegas Tak Boleh Pakai Dana APBD

"Kami harus melibatkan profesional-profesional yang mungkin paham betul tentang race dan kami belum tahu apakah masih sama dengan tahun lalu atau tidak," kata dia.

Pada 2022 lalu, politikus NasDem sekaligus Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sahroni yang menduduki jabatan sebagai Ketua Pelaksana Jakarta e-Prix 2022.

Kala itu, Sahroni ditunjuk langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, pada gelaran Jakarta e-Prix 2023 belum diketahui apakah Sahroni bakal kembali ditunjuk sebagai ketua pelaksana atau tidak. 

Pj Gubernur Heru Budi Serahkan Penunjukan Ketua Pelaksana kepada Jakpro

DKI Jakarta mulai bersiap menyambut gelaran balap mobil Formula E yang akan dilaksanakan 3 Juni dan 4 Juni 2023 mendatang.

Meski tahun ini balap mobil bebas emisi itu bakal kembali digelar di Jakarta, namun tampaknya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkesan lepas tangan.

Hal ini bisa dilihat dari sikap Heru yang tak mau ikut campur tangan dan menyerahkan penyelenggaraan Formula E sepenuhnya kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Sikap Heru acuh tak acuh yang diperlihatkan Heru Budi pun justru diapresiasi oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Pasalnya, seorang gubernur seharusnya tak ikut campur dalam penyelenggaraan event yang dilaksanakan dengan sistem business to business (B2B).

"Ya kalau itu B2B, memang itu otoritasnya Jakpro. Salah kalau pak Heru ikut campur, justru salah itu," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (12/1/2023).

Kondisi ini tentu berbeda dibandingkan sebelumnya di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Kala itu, Anies justru banyak ikut campur tangan termasuk saat menunjuk Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix 2022.

Gembong pun menilai wajar sikap Anies yang kala itu banyak ikut campur dalam persiapan penyelenggaran balap mobil bebas emisi itu.

Pasalnya, Jakarta E-Prix 2022 dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD yang nominalnya mencapai Rp560 miliar.