Wacana Jalan Berbayar Jadi Polemik, Kadishub 'Habis' Kena Semprot Komisi B DPRD DKI
Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo 'habis' kena semprot para anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang menolak penerapan ERP.
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Elga Hikari Putra/TribunJakarta.com
Rapat antara Komisi B dengan Pemprov DKI Jakarta membahas wacana pemberlakuan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo 'habis' kena semprot para anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang menolak penerapan ERP.
Ia mengatakan ramainya pembahasan jalan berbayar ini karena sudah dimuat di laman resmi DPRD DKI Jakarta.
Selain Hasan Basri, anggota Komisi B dari Fraksi Gerindra, Adi Kurnia Setiadi juga menolak wacana penerapan jalan berbayar di Jakarta.
"Pastinya saya pribadi menolak, jelas-jelas menolak," kata Adi dalam rapat. Dia menegaskan, dengan total APBD DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 83,7 triliun tak seharusnya warga diminta untuk membayar jalan. Dengan APBD mau 100 triliun, itu kan duit rakyat.
Seharusnya yang tadinya berbayar digratiskan, bukan yang tadinya tidak berbayar malah suruh berbayar. Itulah aturan atau negara hadir," bebernya.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News
Tags
Syafrin Liputo
Hasan Basri Umar
Electronic Road Pricing (ERP)
jalan berbayar
Komisi B DPRD DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta
Berita Terkait
Baca Juga
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.