Data Terbaru BPS: Jumlah Warga Miskin di DKI Bertambah 101 Ribu Orang Selama 5 Tahun Dipimpin Anies

Di tahun terakhir masa jabatannya, Anies Baswedan pun berhasil menekan angka kemiskinan itu hingga mencapai 4,61 persen pada periode September 2022.

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Anggoro Dwitjahyono mengatakan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar soal jumlah dan persentase penduduk miskin.

"Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan," ucapnya dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (17/1/2023).

Baca juga: 2 Anaknya Putus Sekolah, Derita Warga Miskin Tomang Hidup Melarat di Jakarta Barat

Sebagai informasi, indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Sedangkan, indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Sepanjang 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berhasil ditekan.

Baca juga: Sebaran Rumah Tangga Miskin di Jatinegara dan Cakung Terbanyak di Jakarta Timur

"Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 0,682 atau turun 0,086 dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 0,768," ujarnya.

"Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,194 menjadi 0,158," sambungnya.

Ia menyebut, penurunan kedua indeks ini merupakan sinyalemen baik dari adanya perbaikan tingkat kesejahteraan pada penduduk miskin.

"Ini berarti bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah telah menunjukkan hasil yang baik," tuturnya.

"Ini bisa dijadikan pijakan untuk terus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan kolaboratif bersama seluruh stakeholder terkait," sambungnya.

Anggoro menambahkan, tren penurunan angka kemiskinan yang terjadi sepanjang 2022 ini juga tidak terlepas dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

Adapun program bantuan yang dibuat pemerintah pusat antara lain Program Sembako/Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Sementara program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemprov DKI meliputi Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ). 

"Kebijakan pemerintah menggelontorkan bansos dalam bentuk natura, pemberian insentif untuk UMKM, dan pembiayaan biaya sewa rusunawa terbukti efektif meredam penurunan daya beli masyarakat," kata dia.

"Sehingga mampu mengurangi risiko masyarakat menjadi penduduk miskin," tambahnya menjelaskan.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News