Soroti Isu Krisis Hunian di Jakarta, Fraksi Golkar Singgung Program DP 0 Persen era Anies Baswedan

Fraksi Partai Golkar menyoroti isu krisis hunian di Jakarta. Program DP 0 Persen era Anies Baswedan diungkit.

TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
ISU KRISIS HUNIAN - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Sardy Wahab Sadri saat rapat Paripurna pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap APBD 2026, Senin (8/9/2025). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Fraksi Partai Golkar menyoroti isu krisis hunian di Jakarta.

Fraksi Golkar pun menyinggung program Dp 0 Persen era Gubernur Anies Baswedan yang dianggap sempat menjadi terobosan. 

Hal ini disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Sardy Wahab Sadri saat rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum terhadap Ranperda APBD 2026, Senin (8/9/2025).

 

"Jakarta masih menghadapi krisis hunian. Data menunjukkan, backlog (kesenjangan) perumahan masih tinggi, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Sardy. 

Harga tanah dan rumah di Jakarta terus melonjak tinggi, hal ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah sulit memiliki hunian.

Pemprov DKI Jakarta sempat memiliki program Dp 0 persen, kebijakan tersebut dijalankan di era kepemimpinan Anies Baswedan

Program Dp 0 persen kata Sardy, sempat menjadi terobosan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. 

"Program DP 0 Rupiah pernah menjadi terobosan, tetapi realisasinya jauh dari target, Kendala utama ada pada keterjangkauan cicilan dan ketersediaan lahan," ucapnya. 

Pemprov DKI Jakarta di Rancangan APBD 2026 memiliki postur anggaran sebesar Rp1,64 Triliun untuk belanja modal tanah. 

"Sayangnya, dana tersebut belum diarahkan secara khusus untuk program hunian rakyat," kata Sardy.

Untuk itu, Fraksi Golkar mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta program baru dalam menangani krisis hunian di Jakarta. 

Diantaranya, optimalisasi lahan milik Pemprov untuk pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) murah, bukan hanya perumahan komersial.

Revitalisasi kampung kota, bukan sekadar penggusuran, tapi peningkatan kualitas permukiman dengan melibatkan masyarakat.

"Bank tanah daerah, Pemprov harus menyiapkan cadangan lahan untuk hunian rakyat di masa depan," kata Sardy. 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved