Bahas Solusi Kemacetan Jakarta, Dirlantas Polda Metro Usulkan Tarif Parkir Dibikin Mahal

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengusulkan kepada Pemprov DKI agar tarif parkir di Jakarta dibikin mahal sebagai solusi kemacetan.

Warta Kota/Henry Lopulalan
Suasana kemacetan arus kendaraan di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, saat jam pulang kerja. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengusulkan kepada Pemprov DKI agar tarif parkir di Jakarta dibikin mahal sebagai solusi kemacetan. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengusulkan kepada Pemprov DKI agar tarif parkir di Jakarta dibikin mahal.

Usul itu disampaikan Latif saat rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta membahas mengenai solusi atasi kemacetan di ibu kota.

Pasalnya, seiring berakhirnya PPKM di tahun 2023 ini, kemacetan di Jakarta sudah kembali seperti di era sebelum pandemi Covid-19.

Latif sejatinya sepakat bahwa satu-satunya cara atasi kemacetan yang efektif adalah beralihnya masyarakat ke moda tranposrtasi umum.

Namun pada faktanya di lapangan hal itu sulit dilakukan.

Baca juga: 70 Bus Listrik Transjakarta Masih Tertahan di China, PDI-P: Bukan Solusi Atasi Macet tapi Beban APBD

"Untuk kemacetan ini solusinya memang hanya satu, bagaimana transportasi umum kita perbaiki, kita dukung, kita kembangkan," kata Latif di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/1/2023).

"Dan sebetulnya dari Jakarta ini tidak ketinggalan transportasi dengan luar negeri kalau angkutan. Ini bagaimana tinggal kita memaksa masyarakat menggunakan itu sebetulnya," sambung dia.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat rapat pembahasan alokasi dana hibah ETLE di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/1/2023). Dalam rapat tersebut, pihak Ditlantas Polda Metro Jaya menyampaikan akan meminta lagi bantuan hibah Rp 84 miliar ke Pemprov DKI Jakarta untuk pemasangan kamera tilang elektronik atau ETLE.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat rapat pembahasan alokasi dana hibah ETLE di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/1/2023). Dalam rapat tersebut, pihak Ditlantas Polda Metro Jaya menyampaikan akan meminta lagi bantuan hibah Rp 84 miliar ke Pemprov DKI Jakarta untuk pemasangan kamera tilang elektronik atau ETLE. (TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra)

Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta saat ini, yang baru diterapkan ialah kebijakan ganjil genap.

Sedangkan penerapan jalan berbayar alias ERP masih menjadi wacana dan banyak ditolak.

Karenanya, Latif mengusulkan agar tarif parkir di Jakarta agar dinaikkan.

"Agar memaksa untuk orang beralih kepada angkutan umum, kalau parkir-parkir ini masih angkanya segitu. Ya sudah.

Bila perlu ini DPRD parkirnya berapa, gratis ya. (Bulanan, bulanan). Salah satunya begitu, solusi juga.

Parkir di setiap gedung-gedung pemerintahan ini harus kita ketatkan kembali, harus kita tingkatkan kembali. Bukan dalam rangka mencari itu, tapi memaksa untuk orang beralih ke angkutan umum," papar Latif.

Baca juga: Cara Cek Jalan Macet saat Libur Tahun Baru 2023 Lewat Google Maps dan Waze, Ini Panduannya

Dalam paparannya itu, Latif menyebutkan berdasarkan data, Jakarta pernah menempati urutan ke-4 sebagai kota termacet di dunia pada tahun 2017 silam.

Jakarta sempat turun di urutan ke-46 sebagai kota termacet di dunia pada tahun 2021 silam.

Namun nampaknya peringkat itu akan kembali naik seiring kemacetan di Jakarta yang saat ini sudah kembali terjadi setiap harinya.


Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved