Massa Ojol Kebakaran Jenggot hingga Gelar Demo Tolak ERP, Heru Budi Santai: Itu Masih Lama

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi santai aksi demo pengemudi ojek online (ojol) yang menolak wacana ERP

Dionisius Arya Bima Suci/TribunJakarta.com
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, CEMPAKA PUTIH - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi santai aksi demo pengemudi ojek online (ojol) yang menolak wacana penerapan jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) beberapa waktu lalu.

Heru pun meminta para pengemudi ojol itu tak kebakaran jenggot lantaran ERP belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Ya itu prosesnya masih lama, masih ada tahapan-tahapan," ucapnya saat ditemui di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini menyebut, masih ada kurang lebih tujuh tahapan lagi sebelum jalan berbayar elektronik itu diterapkan.

Prosesnya pun kini masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Ojol Demo di DPRD, Kadishub DKI Tegaskan Kendaraan Online Tetap Bayar Jika ERP Diterapkan

"Masih ada tahapan diskusi juga dengan ahli-ahli transportasi. Jadi ini (penerapan ERP) masih jauh," ujarnya.

Ojol Nilai Heru Budi Sewenang-wenang

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dinilai sewenang-wenang dalam membuat regulasi oleh massa ojek online (ojol).

Hal ini disampaikan massa ojol yang menggelar aksi demo menolak wacana penerapan jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) di Gedung DPRD DKI.

Pasalnya, Heru Budi hanyalah seorang Pj Gubernur yang menduduki jabatan tersebut bukan dari suara rakyat.

Massa pengemudi ojek online alias ojol menggelar demo penolakan wacana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electric Road Pricing (ERP), di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).
Massa pengemudi ojek online alias ojol menggelar demo penolakan wacana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electric Road Pricing (ERP), di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Gubernur DKI Anies Baswedan yang dipilih langsung oleh rakyat pun sudah purnatugas sejak 16 Oktober 2022 lalu.

"Gubernurnya sudah pensiun. Baru Pj ini sekarang, siapa yang tanda tangan Perdanya nanti?," teriak sang orator, Rabu (25/1/2023).

Baca juga: Ketua Komisi B DPRD DKI Janji Perjuangkan Aspirasi Ojol Tolak Jalan Berbayar

Massa aksi pun mengakui bahwa wacana penerapan ERP ini sudah muncul sejak 2006 lalu.

Setelah belasan tahun berlalu tak pernah muncul lagi ke permukaan, massa pun kecewa di era Heru Budi justru wacana itu kembali muncul.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved