Anak Buah Heru Budi Ingkar Janji, Raperda ERP Tak Jadi di Tarik, Ojol Murka Siap Demo Berjilid-jilid

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo yang tak jadi menarik Raperda terkait wacana penerapan jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) bikin para pengemudi ojek online (ojol) murka.

Pasalnya, anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini melanggar janjinya sendiri.

Komunitas ojol yang mengatasnamakan diri Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) pun mengancam bakal kembali menggelar aksi demo di Balai Kota Jakarta.

Sebelumnya, aksi demo tolak ERP sudah dua kali dilakukan oleh Predator, yaitu pada 25 Januari lalu di Gedung DPRD DKI dan 8 Februari 2023 di Balai Kota Jakarta.

Humas Predator Avfid menyebut, pihaknya bakal mengerahkan massa lebih banyak dibandingkan dua aksi sebelumnya.

"Kami siap turun ke jalan, Predator Jilid 3 dengan mengajak elemen gerakan rakyat di luar ojol, seperti buruh dan lainnya," ucap Avfid saat dikonfirmasi, Selasa (14/2/2023).

Tak hanya itu, ia pun minta Syafrin tetap melaksanakan janjinya untuk menarik Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang kini tengah dibahas di DPRD DKI.

Baca juga: Ingkari Janji dengan Ojol, Kadishub DKI Syafrin Liputo Tak Jadi Tarik Raperda ERP

Avfid menyebut pihaknya punya bukti otentik saat Syafrin mengucapkan janjinya itu di depan ribuan ojol yang menggelar aksi demo di depan Gedung Balai Kota Jakarta.

"Kami punya bukti yang kuat terkait pernyataan Kadishub Syafrin di atas mobil komando yang disaksikan ribuan driver online yang merekam pernyataan beliau akan menarik Raperda ERP dari DPRD," ujarnya.

"Kami berharap agar Pemprov DKI Jakarta konsisten dengan ucapan yang disampaikan Kadishub untuk menarik Raperda ERP," sambungnya.

Ia pun menegaskan, pihaknya ogah berdiskusi dengan pemerintah dan mendesak supaya rencana penerapan ERP ini dibatalkan.

"Kami tetap teguh pada pendirian bahwa kami menolak dengan tegas dan lugas ERP tanpa kompromi dan mediasi," tuturnya.

Walau demikian, ia mengaku belum bisa memastikan kapan pengemudi ojol bakal kembali melaksanakan aksi demo.

Avfid menyebut, pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Nanti dikabarin lagi kalau kami mau demo lagi. Sekarang masih menunggu rapat perangkat aksi," tuturnya.

Ingkar Janji, Syafrin Tak Jadi Tarik Raperda ERP

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo menarik ucapannya soal pembahasan rencana peraturan daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PPLE) yang juga mengatur soal penerapan jalan berbayar elektronik alias road electric pricing (ERP).

Sebagai informasi, Syafrin sebelumnya berjanji bakal menarik Raperda PPLE yang kini tengah dibahas di DPRD DKI.

Janji tersebut diucapkan Syafrin di depan para pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi demo di depan Balai Kota Jakarta beberapa waktu lalu.

"Jadi sekali lagi, itu bukan penarikan. Kami akan komunikasi dengan dewan, karena kan masih dalam pembahasan di dewan," ucapnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (13/2/2023).

Sebagai gantinya, Syfrin menyebut, pihaknya bakal mengkaji ulang isi dari Raperda PPLE tersebut.

Raperda tersebut nantinya bakal disesuaikan dengan masukan-masukan yang sudah diberikan oleh berbagai pihak, termasuk para pengemudi ojol.

"Draf yang sudah ada akan kemudian dikomunikasikan kembali. Setelah mendapat masukan, masukannya ditelaah, mana yang sekiranya itu menjadi urgent untuk dilakukan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah pengendalian lalu lintas secara elektronik," ujarnya.

Baca juga: Kadishub DKI Janji Tarik Raperda ERP di Hadapan Massa Ojol, Heru Budi: Terserah DPRD

Dengan demikian, proses pembahasan penerapan ERP ini tetap akan lanjut bergulir di DPRD DKI Jakarta.

"Enggak ada (perubahan prosedur penyusunan Raperda ERP). Jadi, akan dikomunikasikan untuk kami kaji lebih komprehensif dengan melibatkan kembali seluruh stakeholder," tuturnya.

"Utamanya nanti kami akan kaji lebih detail setelah rancangan peraturan itu kami bahas kembali," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, pertahanan Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo soal wacana jalan berbayar atau ERP seakan bobol saat menghadapi massa ojek online alias ojol.

Syafrin yang naik di atas mobil komando yang menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023) akhirnya berjanji untuk tak melanjutkan pembahasan ERP dengan DPRD DKI Jakarta.

"Saya tegaskan saat ini raperda sudah berada di DPRD. Kami akan koordinasikan dengan DPRD unntuk raperdanya dikembalikan ke Pemprov," janji Syafrin di depan massa ojol.

Syafrin mengatakan demikian setelah sejumlah penjelasannya mengenai ERP selalu dibantah dengan massa ojol yang menuntut wacana jalan berbayar itu dibatalkan.

Diketahui, saat menemui massa ojol dari atas mobil komando, Syafrin awalnya menjelaskan bahwa ERP bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta yang kian parah.

Ia kemudian juga berjanji agar ojol tak dikenakan tarif saat melintasi jalan berbayar nantinya.

Namun semua pernyataan Syafrin itu didebat oleh ojol hingga akhirnya dia berjanji untuk pembahasan ERP tak dilanjutkan.

Kendati sudah berjanji tak akan melanjutkan pembahasan ERP bukan berarti Syafrin bisa begitu saja turun dari mobil komando.

Syafrin diminta untuk minta maaf atas pernyataannya yang disebut merendahkan ojol.

Massa ojol marah dengan pernyataan Syafrin di televisi yang menyebut demo ojol di DPRD DKI pada Rabu (25/1/2023) lalu disebut tak mempan untuk membatalkan wacana jalan berbayar.

"Bahwa saya tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Ini saya klarifikasi," kata Syafrin.

Irit Bicara Soal ERP

Selepas menemui massa ojol, Syafrin irit bicara soal ERP.

Padahal biasanya dia selalu menjelaskan panjang lebar mengenai wacana ERP yang diklaimnya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

"No komen dulu ya," kata Syafrin.

Namun karena kembali ditanya mengenai kelanjutan ERP, Syafrin akhirnya mau buka suara sedikit.

"Kami akan koordinasi dengan rekan-rekan di dewan untuk mengembalikan dulu rancangan peraturan daerah untuk kami lakukan kajian komprehensifnya," kata Syafrin.