Heru Budi Angkat 4 Purnawirawan TNI/Polri jadi Bos BUMD, PDIP Anggap Bukan Upaya Cari Bekingan

Purnawirawan terbaru yang dilantik Heru Budi yakni Mayjen (Purn) Suko Pranoto yang diangkat ebagai Ketua Dewan Pengawas Pasar Jaya. 

Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Acos Abdul Qodir
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono (kanan) memberikan sambutan usai melantik Joko Agus Setyono (kiri) sebagai Sekda DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).  

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sejak menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022, Heru Budi Hartono sudah menunjuk empat purnawirawan TNI-Polri sebagai bos di BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

Purnawirawan pertama yang dilantik Heru Budi sebagai komisaris yakni Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta dan Irjen (Purn) Bambang Kristiyono sebagai Komisaris pada Oktober 2022.

Kemudian ada nama Irjen (Purn) Luky Arliansyah yang diangkat oleh Heru sebagai Komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Kini, Luky diangkat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Komisaris Utama Transjakarta menggantikan Sudirman Said yang mengundurkan diri.

Purnawirawan terbaru yang dilantik Heru Budi yakni Mayjen (Purn) Suko Pranoto yang diangkat ebagai Ketua Dewan Pengawas Pasar Jaya. 

Baca juga: Heru Budi Lantik Eks Kepala BPK Bali Joko Agus Setyono sebagai Sekda DKI

Mengenai sudah adanya empat purnawirawan jenderal di posisi petinggi BUMD, anggota DRPD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan, Manuara Siahaan menilainya hal itu sebagai hal yang wajar.

Apalagi, ujar Manuara, tak ada aturan yang dilanggar Heru terkait langkahnya menunjuk pada purnawirawan jenderal sebagai petinggi BUMD.

"Ya namanya komisaris ini kan membantu di dalam proses pengawasan internal, ga ada masalah," kata Manuara di DPRD DKI Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Baca juga: Jelang Lengser, Plt Wali Kota Bekasi Resmi Calonkan Diri jadi Ketua KONI

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu tak melihat bahwa langkah Heru menunjuk para purnawirawan sebagai upaya dari Pj Gubernur untuk mendapat bekingan orang kuat.

"Enggak lah (minta bekingan). Sah-sah aja sepanjang masih cukup potensi, masih kuat, masih segar kalau diberdayakan ya sah aja," kata Manuara.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved