Dukung Rencana Relokasi Warga Dekat Depo Plumpang, Ketua DPRD DKI: Memang Mereka Tak Tinggal di Situ

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendukung rencana Menteri BUMN Erick Thohir merelokasi warga Tanah Merah yang tinggal dekat Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Menurutnya, lahan tersebut memang seharusnya tidak ditempat oleh masyarakat.

"Ya seharusnya memang itu kan tempat yang seharusnya (tidak ditempati) oleh masyarakat," ucapnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Politikus senior PDIP ini menyebut, relokasi tersebut punya tujuan baik untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Terlebih, lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun itu merupakan milik Pertamina.

Baca juga: Warga Korban Kebakaran Depo Plumpang Tidak Dengar Tanda Peringatan Bahaya Sebelum Kejadian

"Yang jelas pemerintah harus ada di situ, ada kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat," ujarnya.

Dilansir dari Kompas.com, warga yang bertempat tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, semakin terancam direlokasi.

Sebab, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hendak mendirikan zona aman (buffer zone) di sekitar lokasi tempat penampungan bahan bakar minyak (BBM) itu.

Pembangunan buffer zone mencuat usai peristiwa kebakaran hebat di depo itu yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) pekan lalu. 

Kebakaran yang disebabkan ledakan pipa BBM itu menghanguskan rumah-rumah di sekitar depo, menyebabkan 19 korban tewas dan 49 orang luka-luka.

Radius 50 meter

Pada Senin (6/3/2023), Menteri BUMN Erick Thohir menggelar rapat dengan PT Pertamina soal kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Rapat itu salah satunya menyimpulkan bahwa perusahaan plat merah itu harus membangun buffer zone agar Depo Pertamina Plumpang tak berbatasan langsung dengan pemukiman warga.

Menurut Erick, buffer zone itu akan didirikan dalam jarak 50 meter dari pagar Depo Plumpang.