Pemprov DKI Belum Punya Rencana Jangka Panjang soal Nasib Warga Sekitar Depo Plumpang

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) mengaku belum menemukan solusi jangka panjang terkait masalah warga yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Sebagai informasi, belasan warga Tanah Merah meninggal dunia akibat rumahnya dilalap si jago merah yang merambat saat Depo Pertamina Plumpang meledak pada Jumat (3/3/2023) kemarin.

Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta Sarjoko pun menyebut, Pemprov DKI bersama Pertamina bakal berkoordinasi dalam mencari opsi penyelesaian jangka panjang untuk warga yang tinggal di sekitar Depo Plumpang.

"Belum tahu apa yang mau dipilih, tentunya baru akan dibicarakan antara Pemprov DKI dengan Pertamina," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2023).

Sarjoko menyebut, belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Pertamina terkait rencana relokasi warga yang tinggal di sekitar Depo Plumpang.

Baca juga: Legislator Asal Koja Setuju Depo Pertamina Plumpang Dipindah, Yakin Anggaran Tak Jadi Soal

Ia pun menyebut, pembahasan baru sebatas antar para pimpinan di masing-masing institusi.

"Kalau di tataran kami belum ada pembahasan, mungkin di tingkat pimpinan sudah dilakukan pendekatan," ujarnya.

Oleh sebab itu, anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI ini mengaku belum mengetahui langkah selanjutnya yang akan diambil Pemprov DKI.

"Jadi, untuk sementara, untuk kebijakan perencanaan penyelesaian jangka panjangnya gimana kami masih menunggu," tuturnya.

Baca juga: Sosok Konsultan Pajak Rafael Alun yang Diduga Kabur ke Luar Negeri, Identitasnya Sudah Terendus KPK

DPRD DKI Usul Warga Direlokasi ke Wisma Atlet

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah memilih fokus menawarkan solusi bagi para korban kebakaran depo Pertamina Plumpang ketimbang sibuk mencari kambing hitam atas bencana tersebut.

Diketahui, usai terjadi kebakaran depo Pertamina Plumpang yang merembet ke permukiman Kampung Tanah Merah, banyak yang mempersoalkan soal kebijakan di era Anies Baswedan yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) meski lokasi tersebut ilegal.

"Kalau saya begini, ini kan sudah terjadi semua, ini ada musibah. saya pikir tidak perlu cari kambing hitam atau kesalahan apa, tidak perlu. tapi mencari solusi," ujar Ida saat dihubungi, Selasa (7/3/2023).

Politisi PDI-P itu pun merespon tawaran solusi dari Presiden Joko Widodo terhadap warga korban bencana depo Pertamina Plumpang.