Pengamat Nilai Heru Budi Rotasi Pejabat Pemprov DKI Buat Bersih-bersih Orangnya Anies Baswedan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah buka suara soal rotasi besar-besar yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terhadap para pejabat tinggi pratama atau eselon II di jajaran Pemprov DKI.

Sebagai informasi, tercatat ada 20 pejabat eselon II yang dirotasi oleh Heru Budi pada Selasa (21/3/2023) kemarin.

Trubus pun menilai, perombakan besar-besaran yang dilakukan Heru Budi ini sangat berbau politis.

“Saya lebih melihat ini sebagai rotasi politik, tidak ada urgensi karena ada suatu masalah,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/3/2023).

Pengamat dari Universitas Trisakti ini pun menyoroti pergantian Wali Kota Jakarta Barat dimana Heru Budi mencopot Yani Wahyu Purwoko dan menggantinya dengan Uus Kuswanto.

Baca juga: Alasan Pj Gubernur Heru Budi Rotasi 20 Pejabat Eselon II Diungkap Sekda DKI: Biar Tidak Bosan

Menurutnya, saat ini tak ada urgensi dari keputusan pergantian wali kota tersebut.

“Tugas wali kota kan 3 hal, yaitu banjir, kemacetan, dan tata ruang. Kalau Jakarta Barat kemacetannya makin merajalela dan banjir tak terkendali nah itu diganti ada alasan,” ujarnya.

“Kalau ini kan enggak ada, saya melihat ini hanya langkah politik 2024 saja,” tambahnya menjelaskan.

Meski demikian, Trubus menilai hal ini sebagai hal yang lumrah dan memang kerap terjadi saat adanya pergantian pimpinan.

Biasanya, pemimpin baru bakal merotasi pejabat-pejabat lama yang dinilai tak sejalan dengan visi dan misinya.

Apalagi, masa bakti Heru Budi di DKI Jakarta hanya berlangsung setahun atau paling lama dua tahun bila jabatannya sebagai Pj Gubernur diperpanjang Kementerian Dalam Negeri.

“Pak Pj dalam menjalankan tugasnya pasti mencari orang-orang yang dia percaya untuk menjalankan programnya,” tuturnya.

Baca juga: Alasan Pj Gubernur Heru Budi Rotasi 20 Pejabat Eselon II Diungkap Sekda DKI: Biar Tidak Bosan

Kehadiran para pejabat eselon II yang sudah eksis sejak era Gubernur Anies Baswedan ini pun dinilai menghambat kerja Heru Budi.