Politikus PKS Duga Ada Orang Kuat di Balik Transaksi Janggal Rp 349 Trilun di Kemenkeu

Politikus PKS Nasir Djamil menduga ada orang kuat di balik transaksi janggal Ro 349 triliun di Kemenkeu. Hal itu disampaikan di hadapan Mahfud MD.

|
Kolase Foto Tribun Jakarta
Kolase Foto Menkopolhukam Mahfud MD dan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. Politikus PKS Nasir Djamil menduga ada orang kuat di balik transaksi janggal Ro 349 triliun di Kemenkeu. Hal itu disampaikan di hadapan Mahfud MD saat RDPU di Gedung DPR RI, Rabu (27/3/2023). 

TRIBUNJAKARTA.COM - PKS berharap kasus transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD tidak menjadi fatamorgana di kemudian hari.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi III dari Fraksi PKS Muhamamd Nasir Djamil dalam rapat dengar pendapat umum dengan Mahfud MD di Gedung DPR RI, Rabu (27/3/2023).

Kapasitas Mahfud MD saat rapat adalah sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU.

Ia menilai, bisa jadi kekesalan Mahfud MD sudah menggunung soal transaksi janggal ini lalu mengeluarkannya ketika Rafael Alun Trisambodo, eks pegawai pajak yang memperlihatkan harta tak masuk akal.

Nasir Djamil mengibaratkan kondisi Mahfud MD seperti peribahasa orangtua dulu, "Biar pecah di perut jangan pecah di mulut." Peribahasa ini membuat kita lebih
berhati-hati.

Baca juga: Sindir Trimedya ke Mahfud MD: Lagi Menari di atas Panggung Supaya Ada yang Melamar?

"Saya percaya bahwa, Prof Mahfud mungkin sudah kesal sehingga kemudian merespon terkait dengan apa yang dimiliki oleh Rafael," ungkap Nasir Djamil.

Menurut dia, karena kasus transaksi janggal ini sudah kadung gaduh di publik maka harus diusut dan diselesaikan secara hukum sampai tuntas. Dengan demikian trust kepada pemerintah kembali pulih.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil. (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Ia tak ingin kasus ini diawali kegaduhan tapi kemudian tenggelam begitu saja. Apalagi, Wakil Ketua Tim Pelaksana Komite TPPU adalah Deputi 5 dengan anggota sampai Kabareskrim, Kadensus, Jampidum, Jampidsus.

"Ini bukan orang sembarangan dalam pandangan saya. Oleh karena itu kalau kemudian, ya isu ini hilang, senyap, atau seperti fatamorgana, kita lihat dari jauh ada air, ketika mendekat ternyata tidak ada, maka kita kemudian meragukan keanggotaan yang duduk di tim pelaksana komite tersebut," kata Nasir Djamil.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019) (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Dengan besarnya personel di Komite TPPU, Nasir Djamil berharap seharusnya penegak hukum bisa cepat dan tepat, sehinggga uang yang tidak sedikit kembali ke negara.

Jika kemudian belum berjalan baik, bukan tidak mungkin DPR perlu mempertimbangkan membentuk Pansus terkait transaksi mencurigakan di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun.

Baca juga: Bubaran Rapat Transaksi Janggal Bareng Mahfud MD, Arteria Dahlan Pilih Salami Benny Harman

Menurut dugannya, pastilah ada orang-orang berpengaruh yang bermain di belakang transaksi mencurigakan karena angkanya besar sekali. Tidak mungkin pemain tunggal.

"Pasti ada orang-orang berpengaruh, orang-orang kuat di belakangnya karena jumlahnya tidak sedikit. Bahkan, barangkali jumlah ini bisa lebih besar lagi dari angka seperti itu (Rp 349 trilun, red)," kata Nasir Djamil.


Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved