Biaya Penghijauan Kawasan Monas yang Digunduli Anies Capai Rp 100 M, Heru Budi Minta Bantuan Pusat

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Rencana penghijauan kembali kawasan Monumen Nasional (Monas) yang sempat digunduli di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperkirakan menelan biaya hingga Rp100 miliar.

Hal ini diungkapkan, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah (Setda) DKI Afan Adriansyah Idris yang menyebut, rencana penataan Kawasan Monas ini akan dilakukan dalam beberapa tahap.

“Total anggaran untuk yang tahap pertama ini Rp100 miliar kalau enggak salah,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/4/2024).

Untuk tahap awal ini, penataan bakal dilakukan pada wilayah silang Monas hingga kawasan sisi Selatan yang dulu sempat digunduli Gubernur Anies Baswedan untuk dijadikan plaza.

Untuk wilayah silang Monas, nantinya Pemprov DKI bakal memperlebar luasan jalur hijau di bagian tengahnya yang awalnya 12 meter menjadi 30 meter.

“Empat silang Monas itu nanti akan kami lebarkan untuk media hijaunya,” ujarnya.

Baca juga: Gandeng Menteri PUPR, Heru Budi Tata Kembali Kawasan Monas yang Diobrak-abrik Anies Baswedan

Kemudian, Pemprov DKI juga bakal kembali menanam sejumlah pohon di sisi kanan kiri Plaza Selatan Monas yang dulu sempat ditebang semasa Gubernur Anies Baswedan.

“Jadi, spiritnya hijau ya, itu ada lebih dari 300 pohon yang nanti akan ditanam,” kata anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini.

Menurut rencana, tahap pertama penataan kawasan Monas ini bakal dilaksanakan sekitar bulan Juli hingga Agustus mendatang dan diharapkan rampung ada pertengahan 2024.

“Spirit dari kami mau menata Monas sekarang ini adalah kami akan upgrade rasio hijau existing dari posisi 50 persen nanti ini akan naik sampai ke 64 persen,” tuturnya.

Baca juga: RPTRA Kajijodo Mangkrak, DPRD Sebut Ada Pihak Sok Berkuasa jadi Bikin Beban

Pada tahap awal ini, penataan kawasan Monas diperkirakan bakal menelan anggaran hingga Rp 100 miliar.

Afan menyebut, Pemprov DKI bakal dibantu oleh pemerintah pusat maupun swasta untuk menggarap proyek tersebut.

“Kami kolaborasi, ada dari APBD dan APBN. Ada juga dari penyelesaian sanksi kewajiban (oleh pihak swasta),” ucapnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News