DPRD DKI Minta RPTRA Kalijodo Dijaga 24 Jam, Antisipasi Dijadikan Kembali Sarang Prostitusi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah meminta area RPTRA dan RTH Kalijodo dijaga 24 jam oleh petugas.

Menurut Ida, hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi Kalijodo kembali menjadi sarang prostitusi seperti sebelum dibangun RPTRA dan RTH di kawasan itu.
 
"Memang harus dirawat betul, harus ada pamdal 24 jam di sana dari PJLP yang bisa kita tugaskan memantau agar tidak ada prostitusi atau yang lain, pasang cctv," kata Ida saat dihubungi, Selasa (11/4/2023).

Ida pun meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta segera memperbaiki RPTRA dan RTH Kalijodo tanpa ada campur tangan pihak lain.

Diketahui, kabar tak terawatnya RPTRA dan RTH Kalijodo jadi sorotan usai dikunjungi mantan Wagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

Video kunjungan Djarot ke Kalijodo diunggah pada Selasa (4/4/2023) lalu di akun Instagramnya.

Dalam kunjungannya, Djarot menyoroti soal lapak jualan yang padat, keretakan dinding, hingga sampah yang menggunung.

Baca juga: Heru Budi Janji Benahi RPTRA Kalijodo Warisan Ahok yang Kondisinya Memprihatinkan di Era Anies

"Kalau mau ada perbaikan, saran saya Dinas Kehutanan kelola sendiri aja, tidak usah ada orang lain yang mengelola di sana karena kalau mengelola sendiri kan lebih bisa menjaga," ujar Ida.

Dalam kesempatan itu, Ida menyebut salah satu penyebab RPTRA dan RTH Kalijodo jadi tak terawat karena memang tak diperhatikan oleh gubernur terdahulu yakni Anies Baswedan.

Anies dinilai seakan tak peduli dengan apa yang menjadi warisan dari Ahok.

"Karena memang gubernur yang kemarin (Anies) kan fokusnya di TMB (Taman Maju Bersama) bukan di RPTRA.

Kalau pak Pj, apapun itu namanya entah RPTRA, TMB, taman, prinsipnya kita punya kewajiban mengelola dan merawatnya dengan baik," kata Ida.

Menurut Ida, terlepas dari isu apapun, sudah seharusnya pemimpin di Jakarta meneruskan program yang sudah berkesinambungan agar hasilnya maksimal.

"Prinsipnya program yang berkesinambungan harus dijalankan.

Jangan pekerjaan yang sudah dikeluarkan oleh APBD mangkrak atau tak terpakai dikarenakan si gubernur ini tidak suka dengan sebelumnya," imbau Ida.