Jelang Aksi May Day, Partai Buruh Tuding Bawaslu Ikut Bermain Politik Berkedok Pengawas Pemilu

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, - Jelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023, Partai Buruh menuding Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang ikut bermain politik berkedok sebagai pengawas pemilu.

Pasalnya, jelang perayaan Hari Buruh pada Senin esok, 1 Mei 2023, pengurus Partai Buruh di sejumlah daerah menerima pesan khusus dari Bawaslu agar tidak membawa atribut partai dan menyuarakan isu perburuhan yang menjadi program Partai Buruh.

“Pesan berbau ancaman ini memberi indikasi bahwa Bawaslu daerah memiliki tendensi politik. 

Sebagian dari mereka tampaknya sedang bermain politik dengan topeng sebagai pengawas,” ujar Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin saat dihubungi TribunJakarta.com, Minggu (30/4/2023).

Baca juga: 50 Ribu Buruh Bakal Turun ke Jalan Peringati May Day di Depan Istana dan Gedung MK

Partai Buruh pun menganggap apa yang dilakukan Bawaslu 'offside' dan mengancam demokrasi.

“Bagaimana mungkin pengawas Pemilu membuat sebuah kebijakan yang hanya dikhususkan kepada salah satu parpol peserta Pemilu? Ini jelas sangat membahayakan buat demokrasi,” ujar Said.

Pembatasan aksi May Day oleh Bawaslu daerah itu ditentang Partai Buruh. 

Menurut Said, sangat tidak mungkin Partai Buruh diminta untuk tidak merayakan Hari Buruh Internasional dan dilarang menyuarakan kepentingan buruh, sedangkan jati diri dan alasan partai ini didirikan adalah untuk membela kepentingan kelas pekerja.

Baca juga: Massa Partai Buruh Geruduk Kantor Bawaslu Jakpus usai Atribut Demo di DPR RI Kena Semprit

Said pun menilai, Bawaslu sepertinya belum memahami kultur buruh. 

"Mereka tidak paham bahwa buruh dan Partai Buruh adalah dua entitas yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain," tuturnya.

Diketahui, salah satu yang dipersoalkan Bawaslu kepada Partai Buruh yakni dengan tidak melakukan kampanye terselubung dalam aksi mereka, seperti mengibarkan bendera partai dan mengajak untuk memilih mereka pada Pemilu lantaran belum waktunya kampanye.

Partai Buruh pun pernah ditegur oleh jajaran Bawaslu Jakarta Pusat sewaktu mereka menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja, menolak parlementery threshold dan mendesak segara disahkannya RUU PRT di depan Gedung DPR RI pada Selasa (11/4/2023).

Said menilai untuk di acara May Day esok, apabila ada bendera Partai Buruh sejatinya merupakan hal yang wajar lantaran aksi besok memang digagas oleh Partai Buruh.

"Seandainya pun pada aksi May Day terpasang spanduk, poster, atribut, atau orasi yang menyuarakan kepentingan kaum pekerja, hal itu sulit dihindari sebab aspirasi buruh sama dengan program Partai Buruh.    

Oleh sebab itu, ketidakmengertian pengawas Pemilu tentang kultur kelas pekerja ini tidak boleh berujung pada kekeliruan menjalankan fungsi pengawasan yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesalahan dalam menerapkan aturan Pemilu," ujar Said.

Bakal Hadirkan Capres

Partai Buruh bakal menggelar banyak kegiatan di puncak Hari Buruh Internasional atau May Day pada Senin (1/5/2023).

Acara utamanya, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh di Jakarta akan menggelar aksi di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal memperkirakan bakal ada 50 ribu hingga 100 ribu buruh yang bakal terlibat dalam aksi May Day di Jakarta.

Sementara itu, di sejumlah daerah, massa buruh juga serentak menggelar aksi pada May Day.

Baca juga: Kriteria Cawapres Prabowo Mirip Sosok Idaman Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo: Ideologi dan Angka

"Khusus di Jakarta, setelah melakukan aksi di Istana dan MK, buruh akan mengikuti May Day Fiesta di Istora Senayan," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (28/4/2023).

Dalam peringatan May Day 2023, Said menegaskan pihaknya bakal menyuarakan 6 tuntutan yakni mendesak agar mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan membatalkan Parliamentary Threshold 4 persen.

Kemudian mereka mendesak untuk segera mengesahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT), menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan, mendesak reformasi Agraria dan Kedaulatan Pangan serta memilih Presiden 2024 yang pro buruh dan kelas pekerja.

Said Iqbal menyebut, juga akan ada calon presiden (Capres) yang akan hadir dalam May Day Fiesta di Istora Senayan untuk memberikan ucapan selamat Hari Buruh Internasional.

Namun, dia tak menyebut siapa sosok capres yang bakal hadir di acara May Day tersebut.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News