Anies "Serang" Jokowi soal Pembangunan Jalan Nasional Kalah dari SBY, Data Ini Tunjukkan Fakta Beda 

TRIBUNJAKARTA.COM - Meski kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 belum dimulai, bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan mulai mengkritisi satu per satu kinerja pemerintahan yang tengah memimpin di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di antaranya Anies mengkritisi pembangunan jalan nasional non-tol era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi.

Hal itu diutarakan Anies saat pidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Dalam pidatonya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

"63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang," ujar Anies.

Namun, menurut Anies, keberhasilan Jokowi itu masih kalah dengan SBY dalam hal pembangunan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya.

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di zaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 kilometer atau 7,5 kali lipat," tandasnya.

Baca juga: Anies Sibuk Bandingkan Jokowi dengan SBY, PDIP Singgung 5 Tahun Jabat DKI 1: Rekam Jejaknya Gak ada

Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional.

Selama Jokowi memimpin, Anies menyebut hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

"Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," ucap Anies.

Lantas, apakah benar klaim yang disebutkan Anies ini? 

Baca juga: JK Bongkar Utang Membengkak Indonesia, Anies Baswedan Diminta Selesaikan Demi Bayar Utang ke PKS

Untuk itu, berikut Kami coba menyajikan datanya dengan merujuk beberapa sumber.

Terutama dokumen Kementerian PUPR yang diunduh dari situs Open Data Kementerian PUPR, dan laman Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai landasan, era Pemerintahan SBY dimulai pada 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014.

Sementara era Jokowi mulai 20 Oktober 2014 hingga 2024 mendatang.