‘Serang’ Jokowi Lalu Dipolisikan Relawan Ganjar, Anies Baswedan Kena Semprot PDIP: Bikin Gaduh!

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pernyataan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan nasional non-tol di era Presiden Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai polemik.

Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono pun menilai, pernyataan Anies itu hanya membuat gaduh masyarakat.

“Kalau informasi seorang capres yang disampaikan ke publik kemudian informasi itu tidak benar, ya ini menimbulkan kegaduhan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (23/5/2023).

Sebagai seorang bakal calon presiden, Anies pun diingatkan Gembong untuk tak sembarangan bicara.

Pasalnya, pernyataan itu bakal menjadi pegangan para relawan atau pendukungnya.

Bila data yang disampaikan tak valid, maka dikhawatirkan para pendukung fanatik Anies tetap mempercayai informasi yang tak sesuai fakta.

“Kalau sekelas capres menyampaikan informasi yang tidak akurat kan enggak benar juga. Karena informasi yang disampaikan bakal calon kan menjadi pegangan bagi masyarakat,” ujarnya.

Politikus senior yang juga Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta ini pun tak ingin terjadi perpecahan di tengah masyarakat akibat informasi tak valid yang disampaikan Anies.

Baca juga: Laporan Dugaan Data Hoaks Anies Baswedan Ditolak Bareskrim, Relawan Ganjar Lengkapi Bukti

Ia pun berharap, pelaksanaan Pilpres yang akan dilaksanakan Februari 2024 mendatang tetap berlangsung lancar dan damai.

“Harapan kami kompetisi pemilihan presiden nanti ya menyampaikan informasi yang dilandasi data. Kami harapkan pemilu ke depan bukan pemilu yang menciptakan kegaduhan,” tuturnya.

Anies Dipolisikan Relawan Ganjar 

Pernyataan Anies yang membandingkan pembangunan jalan nasional non-tol di era Jokowi dan SBY ini berbuntut panjang.

Relawan Ganjar Pranowo Center (GP Center) akan melaporkan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan ke polisi karena diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Hal itu diumumkan langsung Ketua Harian DPP GP Center, Thomas Djunianto.

Kata Thomas, pihaknya akan melaporkan Anies ke Mabes Polri hari ini, Selasa (23/5/2023), pukul 10.30 WIB.

"Terkait dengan statement Pak Anies Baswedan yang kami anggap sebagai berita yang tidak valid maka kami, GP Center akan melaporkan beliau ke Mabes Polri pada Selasa, 23 Mei 2023 pukul 10.30 WIB."

"Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Siapapun yang menyebarkan informasi tidak benar mesti ditindak hukum," tulis pesan singkat Thomas kepada TribunJakarta.com pada pagi hari.

Thomas mengonfirmasi bahwa pernyataan hoaks yang dimaksud adalah ketika Anies berbicara di acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan pada Sabtu (20/5/2023) lalu.

Dalam pidatonya, bakal calon presiden yang diusung PKS, NasDem dan Demokrat ini membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Jokowi dan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut GP Center, data yang disampaikan Anies tidak benar sehingga tergolong berita bohong.

"Yap betul (tentang perbandingan pembangunan jalan era Jokowi dan SBY)," kata Thomas.

Terkini, laporan yang dilayangkan GP Center ditolak Bareskrim Polri.

Pihaknya pun akan melengkapi bukti agar laporan bisa diterima.

"Belum diterima. Kita hanya perlu memperkuat bukti," kata Thomas pada sore harinya.

Apa Benar Anies Sebar Hoaks?

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) blak-blakan mulai menyerang Presiden Joko Widodo.

Ia pun terang-terangan menyebut pembangunan di jalan nasional non-tol di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih panjang dibandingkan era Jokowi.

Hal ini disampaikan Anies saat berpidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (20/5/2023) lalu.

Dalam pidatonya, Anies mengungkapkan, Presiden Jokowi berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

"63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang," ujar Anies.

Anies pun menyebut, keberhasilan Jokowi ini masih kalah dengan SBY dalam hal pembangunan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa dipungut biaya.

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di zaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 kilometer atau 7,5 kali lipat," ujarnya.

Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional.

Selama Jokowi memimpin, Anies menyebut hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

"Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," ucap Anies.

Lalu apakah data yang disampaikan Anies ini sesuai fakta? 

Sebagai informasi, Presiden SBY memerintah sejak 2004 hingga 2014, sedangkan pemerintahan Presiden Jokowi mulai 2014 sampai 2024 mendatang. 

Merujuk pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), jalan nasional non-tol di awal kepemimpinan Presiden SBY di tahun 2004 mencapai 34.629 kilometer.

Kemudian, pada Desember 2014 tercatat jalan nasional non-tol bertambah menjadi 38.570 kilometer.

Artinya, jalan nasional non-tol di era SBY bertambah sekira 3.941 kilometer.

Selanjutnya, Kementerian PUPR mencatat panjang jalan nasional non-tol hingga akhir 2021 mencapai 46.965 kilometer.

Ini berarti, jalan nasional non-tol yang dibangun di era Presiden Jokowi bertambah hingga 8.395 kilometer.

Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan apa yang disampaikan Anies Baswedan dalam acara HUT ke-21 PKS itu.

Pasalnya, data Kementerian PUPR menunjukkan bahwa pembangunan jalan nasional non-tol di era Presiden Jokowi lebih masif dibandingkan zaman SBY.

Meski demikian, pernyataan Anies tak sepenuhnya salah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan hal berbeda dibandingkan data milik Kementerian PUPR.

BPS mencatat, panjang jalan nasional non-tol pada 2004 mencapai 34.628 kilometer.

Kemudian, bertambah menjadi 46.432 kilometer di tahun 2014 dan menjadi 47.017 kilometer di tahun 2021.

Artinya, jalan nasional non-tol di era SBY bertambah 11.804 kilometer dan di zaman Jokowi hanya bertambah 585 kilometer.

Data BPS yang disinyalir digunakan Anies untuk ‘menyerang’ Presiden Jokowi.