Heru Budi Diminta Cari Solusi Lain Atasi Kemacetan Ketimbang Terapkan WFH saat KTT ASEAN
Dengan jadwal seperti ini, maka kebijakan WFH itu bakal diterapkan selama 10 hari dengan rincian 7 hari di bulan Juli dan 3 hari di bulan September.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Acos Abdul Qodir
Eks Wali Kota Jakarta Utara ini bilang, kebijakan WFH ini bertujuan untuk menjamin kelancaran lalu lintas saat pelaksanaan KTT ASEAN di ibu kota.
“Yang perlu didiskusikan lebih lanjut adalah bagaimana kesiapan lalu lintasnya,” ujarnya.

Untuk memeriahkan KTT ASEAN, sejumlah persiapan sudah dilakukan Pemprov DKI, salah satunya dengan memperbaiki sejumlah ruas jalan protokol di ibu kota.
Selain itu, Pemprov DKI juga bakal menginstruksikan perkantoran untuk pasang umbul-umbul dalam rangka memeriahkan KTT ASEAN.
"Setiap gedung perkantoran di Jakarta juga bisa menyemarakkan dengan memasang umbul-umbul atau spanduk, sehingga kemeriahan itu kita hadirkan bersama-sama," tuturnya.
Baca juga: Gulirkan Wacana WFH saat KTT ASEAN, Heru Budi Diminta Beri Kompensasi Perusahaan Swasta
Dinas Pendidikan pun diminta Heru untuk menyiapkan para murid untuk nantinya menyambut kedatangan para delegasi negara sahabat yang akan ikut dalam KTT ASEAN.
“Dinas Kesehatan juga kami minta menyiapkan dokter yang diperlukan di lokasi penginapan para delegasi,” kata Heru.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News
Terjawab Alasan Jakarta Macet Hari Ini: Depok ke Cililitan Tembus 2,5 Jam, Transjakarta Telat Datang |
![]() |
---|
Jakarta Macet Parah Hari Ini, Polisi Ungkap Penyebab Tersendat hingga Titik Kemacetan Paling Brutal |
![]() |
---|
Kecelakaan Hari Ini di Ciputat Arah Lebak Bulus, Truk Ringsek di TL Situ Gintung, Lalu Lintas Macet |
![]() |
---|
Gubernur Pramono Klaim Jakarta Lebih Baik Ketimbang New York di Bidang Transpotasi, Apa Alasannya? |
![]() |
---|
Pramono Singgung Bandung Kota Termacet, Terkuak Titik Paling Parah di Lokasi Dedi Mulyadi Berkantor |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.