BP2MI Serahkan Lima Nama Mafia Pengiriman Pekerja Migran Ilegal ke Mahfud MD

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyerahkan lima nama mafia pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal kepada Menkopolhukam Mahfud MD.

Kelimanya merupakan dalang atas pengiriman ribuan PMI ilegal dari Batam ke Malaysia melalui jalur laut yang selama ini belum tersentuh aparat penegak hukum Indonesia.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan penyerahan lima nama mafia dilakukan saat rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk membahas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Lima nama bandar yang selama ini menempatkan pekerja migran dari Batam, sudah kita serahkan ke pak Mahfud. Tinggal penegakan hukumnya, mau enggak," kata Benny, Kamis (1/6/2023).

BP2MI menyatakan lima nama mafia tersebut merupakan hasil penelusuran dari kasus-kasus pengiriman PMI ilegal yang dalam beberapa tahun terakhir mereka gagalkan.

Baca juga: Viral Sejumlah Pemotor Nekat Terobos Jalan Tol Wiyoto Wiyono Tanjung Priok, Ini Tanggapan Polisi

Menurut BP2MI, proses hukum kasus TPPO yang mengakibatkan ribuan PMI ilegal luka berat bahkan meninggal dunia karena disiksa di negara tempat kerjanya tak maksimal.

Para pelaku yang diringkus aparat penegak hukum hanya di tingkat calo atau ikan teri, sementara mafia tidak tersentuh sehingga kasus TPPO PMI ilegal terus bertambah dari tahun ke tahun.

"Nama-nama itu sudah kita serahkan bersamaan dengan (bukti) dokumen manifes (PMI ilegal). Jadi kalau lewat laut itu ada dokumen manifes nama-nama penumpang," ujar Benny.

Baca juga: Kebakaran Warung Makan Bakso Malang di Jagakarsa, Diduga Pemilik Lupa Matikan Kompor Gas

Benny menuturkan berdasar hasil penelusuran pihaknya, lima nama mafia pelaku pengiriman PMI ilegal tidak tersentuh hukum karena dilindungi oknum petugas yang memiliki kekuasaan.

Baik oknum aparat Polri, TNI, pegawai Kementerian dan Lembaga terlibat dalam prosedur pengiriman PMI ilegal, hingga petugas BP2MI sendiri yang mendapat untung dari bisnis TPPO PMI.

"Delapan bulan lalu saya memecat ASN BP2MI yang terlibat penempatan (PMI) ilegal. Kita enggak mau menuduh oknum brengsek di luar kemudian melindungi oknum brengsek di dalam," tuturnya.

Benny berharap lima nama mafia diserahkan dalam rapat di Istana Negara yang dihadiri Kapolri, Panglima TNI, Mendagri, dan petinggi negara lainnya dapat diusut tuntas.

Alasannya meski kerap menggagalkan pengiriman PMI ilegal BP2MI tidak berwenang untuk melakukan proses hukum penyidikan dan penuntutan kepada para pelaku TPPO.

"Kemarin Presiden memutuskan restrukturisasi Gugus Tugas (TPPO PMI). Menunjuk bapak Kapolri sebagai ketua harian. Mudah-mudahan pemberantasan TPPO terus dilakukan," lanjut Benny.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News