Dirut Akui Ada 4 Proyek Mangkrak di Ancol Mulai Hotel Mewah hingga Sea World, DPRD Kecewa Berat

Dalam perjanjian itu disepakati Marriott akan membangun hotel berkapasitas 312 kamar di kawasan Ancol. Namun, pada 2015, pembangunan proyek dihentikan

Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Acos Abdul Qodir
Elga Hikari Putra/TribunJakarta.com
Suasana rapat kerja Komisi B DPR DKI Jakarta dengan manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol, Rabu (21/6/2023). Dalam rapat, para anggota dewan mengusulkan dibentuknya pansus untuk mengatasi permasalahan di internal Ancol. 

Proyek bermasalah ketiga, lanjut Winarto yakni mengenai kerjasama antara PJA dengan PT Sea World Indonesia (SWI).

Sengketa antara PJA dengan SWI sudah terjadi sejak  tahun 2011 dimana permohonan kerjasama pembangunan, pengelolaan dan pengalihan terdapat beda penafsiran.

Hal itu sampai berlanjut ke meja hijau mulai dari arbitrase hingga perdata ke Pengadilan Negeri.

"PJA memenangkan seluruh perkara di setiap tingkat pemeriksaan sampai dengan tingkat kasasi di MA," ujar Winarto.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol,Winarto (kemeja batik) dalam rapat kerja di Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol,Winarto (kemeja batik) dalam rapat kerja di Komisi B DPRD DKI Jakarta. (Elga Hikari Putra/TribunJakarta.com)

Proyek bermasalah keempat yang ada di Ancol yakni mengenai kerjasama ABC Mall.

Hal itu bermula pada tahun 2014 dimana terjadi sengketa pengelolaan antara PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dengan salah satu tenantnya yang mengelola area pertunjukan yakni Mata Elang Internasional Stadium (PT MEIS).

PT MEIS juga menggugat PJA secara perdata.

DPRD DKI Kecewa Berat

Pemaparan dari Winarto itu rupanya membuat para anggota Komisi B kecewa berat.

Pasalnya, selama ini mereka tak pernah diberitahu mengenai adanya konflik di tubuh manajemen Ancol.

Baca juga: Viral Ibadah Umat Nasrani di Tambun Bekasi Dibubarkan Warga

Para anggota DPRD baru mengetahui konflik di internal Ancol setelah eks Komisioner Ancol, Thomas Lembong, buka suara.

"Saya juga baru tahu ternyata seperti ini.

Terus terang saya kecewa dengan pengelolaan Ancol yang tidak dibuka dengan luas kepada wakil rakyat di sini," ujar anggota Komisi B fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli.

Taufik meminta manajemen Ancol bekerja profesional mengingat kawasan itu merupakan potensi besar milik DKI Jakarta.

"Saya minta manajemen untuk bekerja profesional siapapun gubernurnya, siapapun penguasanya untuk kemajuan Jakarta," kata Taufik.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli saat rapat kerja dengan manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol, Rabu (21/6/2023).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli saat rapat kerja dengan manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol, Rabu (21/6/2023). (TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra)
Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved