Gonjang-Ganjing! Surya Paloh Kembali Ke Istana Usai Jokowi Lantik Ketum Projo, Dukungan ke Prabowo?

TRIBUNJAKARTA.COM - Politik Indonesia gonjang-ganjing menyusul sejumlah peristiwa yang terjadi dalam tempo cepat. Presiden Jokowi menjadi pusat orkestrasinya.

Dalam sehari, Senin (18/7/2023), Jokowi me-reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika dengan menjadikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi sebagai menterinya.

Budi Arie menggantikan Johnny G Plate yang terjerat kasus korupsi pembangunan menara BTS.

Masuknya Budi Arie ke jajaran kabinet dianggap sebagai sikap Presiden Jokowi yang "miring" ke Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Sebab Budi Arie sebagai penggagas Musyawarah Rakyat atau Musra, menyodorkan rekomendasi yang condong ke Prabowo untuk didukung sebagai suksesornya.

Sementara itu, pada sore harinya usai reshuffle, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh kembali ke istana.

Setelah beberapa waktu lalu, pengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres itu "dikucilkan" dari koalisi partai kabinet, kini ia diundang khusus Jokowi.

Surya Paloh bertemu orang nomor satu di Indonesia itu secara tertutup, dan sampai satu jam lamanya.

Surya Paloh Kembali ke Istana

Kabar Surya Paloh kembali ke istana disampaikan Ketua DPP NasDem, Effendi Choiri atau Gus Choi.

"Insyaallah benar," kata Gus Choi saat dikonfirmasi, Senin (17/7/2023), dikutip dari Tribunnews.com.

Surya Paloh bertemu Jokowi selama satu jam.

Baca juga: 1 Jam Presiden Jokowi Gelar Pertemuan Tertutup dengan Surya Paloh di Istana, Bahas Reshuffle?

Pertemuan itu digelar tertutup. Gus Choi pun belum mengetahui isi pembicaraan di dalamnya.

"Belum tahu (pembicaraan) infonya," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kemarin, Surya Paloh sempat berpidato menyebut revolusi mental Jokowi yang dilaksanakan selama dua periode kepemimpinannya, gagal.

Surya Paloh menyatakan hal itu di acara Apel Siaga Perubahan Partai NasDem di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (16/7/2023).

"Ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara, bahwasanya pikiran gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstantir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita, senapas, sebangun, sejalan."

"Kita memberikan dukungan secara totalitas, karena kita memiliki keyakinan dengan konsepsi pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki, logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat," kata Surya Paloh di SUGBK.

Reshuffle

Sementara itu, Jokowi melakukan reshuffle pada Senin (17/7/2023), satu hari setelah pidato menohok Surya Paloh.

Selain Budi Arie, lima orang wakil menteri baru juga dilantik Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Wakil menteri yang baru dilantik tersebut, diantaranya mantan anggota Dewan Pers mantan serta Staf Khusus V Bidang Komunikasi Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia, Nezar Patria yang dilantik menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).

Selanjutnya, Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Prof Paiman Raharjo dilantik sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menggantikan posisi Budi Arie Setiadi sebelumnya.

Berikutnya, Pahala Mansury yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN II dan mantan Direktur Utama BTN, dilantik menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. 

Kursi Wamen BUMN II yang sebelumnya diisi Pahala Mansury diisi oleh Mantan Ketua Umum Kadin Indonesia dan mantan Dubes AS, Rosan Perkasa Roeslani.

Jokowi juga melantik politisi PPP, Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag) menggantikan Zainut Tauhid.

Pelantikan mereka sesuai Keputusan Presiden Nomor 62P/tahun 2023 tentang pengangkatan Menteri komunikasi dan informatika kabinet Indonesia maju 2019-2024 dan keputusan presiden 32N/tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan kabinet Indonesia Maju.

Presiden mengambil sumpah jabatan Budi Arie dan pejabat lainnya sebagai menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.

Jokowi pun mengungkap alasan dirinya menunjuk Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo.

Ia mengatakan dirinya memiliki waktu yang sangat pendek di sisa masa jabatannya sebagai presiden.

Karena itu, ia ingin masalah prioritas di Kemenkoinfo dapat diselesaikan dengan cepat.

"Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek. Satu setengah tahun kurang sehingga saya ingin yang pertama di kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Senin, (17/7/2023).

Penyelesaian yang dimaksud selain masalah hukum yakni masalah pembangunan tower atau menara BTS. 

Hal itu karena menyangkut layanan komunikasi masyarakat di daerah terdepan atau terluar.

"Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daersh terdepan dan tertinggal," kata Jokowi.

Jangan sampai kata Jokowi, pembangunan BTS menjadi terbengkalai karena adanya masalah hukum.

Karena itu, Menkominfo yang baru diharapkan dapat segera menyelesaikan pembangunan BTS.

"Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai ini yang saya nggak mau. ini tugas berada di situ," katanya.

Miring ke Prabowo

Dengan melantik Budi Arie, Jokowi disebut memberi sinyal dukungan terhadap pencapresan Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam.

Ahmad Khoirul Umam menilai penunjukan Budi Arie Setiadi itu semakin mempertegas sinyal dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto sebagai suksesornya.

Sebab, Projo belakangan menunjukkan kedekatan dan memberikan sinyal dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024.

Hasil Musra yang diinisiasi Projo juga menempatkan Prabowo Subianto sebagai sosok dengan elektabilitas terkuat (20 persen), dibandingkan bakal capres dari PDIP, Ganjar Pranowo (19 persen).

"Artinya, konsolidasi mesin politik relawan di sekitar Jokowi yang kini merapat ke Prabowo Subianto, justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan Jokowi."

"Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo," kata Umam, Senin, dilansir Kompas.com.