PDIP Minta JIS Warisan Anies Diambil dari Jakpro, PKS Pasang Badan: Jangan Tak Objektif

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta yang juga anggota Fraksi PKS, Ismail menanggapi permintaan PDIP agar pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) diambil dari Jakpro.

Adapun salah satu yang jadi alasan PDIP karena biaya operasional JIS yang mencapai puluhan miliar tiap bulannya dirasa memberatkan.

Sementara itu, versi Ismail, saat ini JIS yang merupakan stadion warisan Anies Baswedan itu masih dalam tahap pertama.

"Sebenarnya JIS itu kan baru selesai tahap pertama yaitu pembangunan stadion dan mereka sedang mengupayakan tahap berikutnya yaitu tahap pengelolaan baik aset stadionnya maupun aset yang ada di sekitarnya," kata Ismail di DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Dijelaskan Ismail, dalam master plan yang diterimanya bahwa pembangunan JIS memang tidak hanya berfokus pada stadionnya saja.

Baca juga: 3 Foto Remuknya Fortuner Maut di Plumpang, Dugaan Melaju Super Kencang sampai Terguling Berkali-kali

"Tapi ada supporting system yang diantaranya ada hunian komersil dan sebagaimana yang itu nanti diharapkan bisa memback up dana operasional JIS dari sana

Nah ini yang sedang mereka upayakan Jakpro upayakan, cuma memang dari pembahasan yang mereka coba usulkan itu memang tidak ada tindak lanjutnya," papar Ismail.

Karena tahap kedua yang belum ada kejelasan itulah, Ismail menyadari pengelolaan JIS dianggap terkatung-katung oleh beberapa pihak.

Menurutnya, yang paling tepat saat ini adalah pihak Pemprov DKI Jakarta dan DPRD sama-sama mendengar penjelasan dari Jakpro mengenai polemik JIS ini.

"Saya pikir perlu duduk bareng kembali, baik dari Jakpro maupun nanti dari legislatif dan Pemprov untuk mendengarkan kembali apa yang menjadi usulan Jakpro terkait pengelolaan JIS ini.

Sehingga nanti kita bisa melihat secara jernih skema apa yang paling realistis untuk mengelola ini," ujarnya.

Karenanya, Ismail menilai tak objektif jika saat ini PDIP sudah meminta agar pengelolaan JIS diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta dari Jakpro.

"Jangan kita main, udah ini enggak bisa tarik aja. Kurang objektif saya rasa," tuturnya.

Alasan PDIP