Didesak DPRD DKI, Heru Budi Bakal Libatkan Inspektorat dan BPKP untuk Audit JIS Warisan Anies

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta bakal melakukan audit terhadap pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang dilaksanakan di era Gubernur Anies Baswedan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal turut dilibatkan dalam proses audit.

“Nanti audit Inspektorat, sama kami minta juga BPKP,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Meski demikian, Heru tak menjelaskan secara rinci kapan proses audit tersebut bakal dilakukan.

Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diklaimnya juga sudah melakukan audit terhadap JIS.

Baca juga: Awal Mula Truk Tabrak Tiang LAA KRL di Bintaro, Sopir Merasa Aneh Baca Rute dari Google Maps

“Ya nanti kita lihat (kapan audit Inspektorat dan BPKP dilakukan), kan kemarin juga ada hasil audit BPK,” ujarnya.

PSI Desak Pembangunan JIS Diaudit 

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendorong dilakukannya audit terhadap pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang sudah menelan anggaran Rp4,5 triliun.

Pasalnya, meski sudah menelan anggaran triliunan rupiah ternyata JIS dinilai tak sesuai standar Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

“JIS harus diaudit, anggaran untuk membangun JIS sangat besar, yaitu Rp4,5 triliun. Tapi, kenapa tidak standar FIFA?,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (2/7/2023).

Baca juga: Tabrak Tiang Listrik Hingga Bikin KRL Terhenti di Kebayoran Lama, Truk Boks Diduga Hendak Parkir

“Dengan anggaran sebesar itu seharusnya secara logika sudah berstandar FIFA,” sambungnya.

Hal ini sejatinya tak hanya jadi tanya untuk William, seluruh warga Jakarta pun kecewa lantaran stadion yang terletak di utara ibu kota belum sekalipun menggelar pertandingan resmi.

Digadang-gadang jadi kandang Persija Jakarta, Jakmania pun harus gigit jari lantaran belum bisa menggunakan JIS.

Seperti yang terjadi di Liga 1 musim kompetisi 2023-2024 yang baru jalan Sabtu (1/7/2023) kemarin.

Lagi-lagi JIS tak didaftarkan Persija sebagai kadang klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Untuk itu, politikus termuda di Parlemen Kebon Sirih ini mendorong dilakukannya audit terhadap pembangunan JIS.

Apalagi, 80 persen anggaran itu dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang diperoleh dari pinjaman pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada 2020 lalu.

Adapun sana itu diberikan pemerintah pusat saat Indonesia diterjang pandemi Covid-19.

“Dibangun tanpa perencanaan yang matang padahal sudah habis Rp4,5 triliun, apalagi 80 persennya dana utang saat Covid-19,” ujarnya.

“Akibatnya, pemerintah pusat sekarang harus cuci pikir,” tambahnya menjelaskan.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News