Dianggap Belum Maksimal, Pj Gubernur DKI Dituntut Punya Ide Gila Atasi Masalah Polusi Udara
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta membuat gebrakan dalam membuat aturan guna mengatasi soal kualitas udara di ibu kota yang buruk.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta membuat gebrakan dalam membuat aturan guna mengatasi soal kualitas udara di ibu kota yang buruk.
Hal ini diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio dalam diskusi bertajuk ‘Solusi Polusi Jakarta’ yang digelar di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (15/8/2023) malam.
“Gubernur (DKI Jakarta) tuh harus gila, dia harusnya nekat saja. Kalau enggak, (masalah polusi udara) enggak beres. Kita enggak bisa main-main,” ucapnya.
Agus menilai, Heru Budi belum bekerja maksimal selama 10 tahun terakhir ini memimpin Jakarta menggantikan Gubernur Anies Baswedan yang purnatugas Oktober 2022 lalu.
Hal ini dilihat Agus dari belum adanya program rancangan Heru Budi yang secara signifikan mampu mengurangi masalah polusi udara ini.
Sebagai informasi, Jakarta tercatat beberapa kali menjadi kota terpolusi di dunia versi website pemantau kualitas udara IQAir.
“Untuk mengurangi emisi, transportasi umumnya harus koneksi dengan baik dan itu belum dilakukan,” ujarnya.
Kebijakan pembatasan kendaraan dengan mekanisme ganjil genap yang selama ini diterapkan di 26 ruas jalan pun dinilai tak efektif dalam menekan polusi udara.
Sebab, Agus menduga ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan masyarakat untuk terhindar dari aturan ganjil genap.
“Kalau cuma ganjil genap enggak bisa. Sekadang kan ada orang punya mobil dua, bisa ganti pelat dia,” tuturnya.
Ia pun mengkritisi wacana penerapan sistem 4 in 1 yang dinilai tak bakal efektif mengatasi buruknya kualitas udara di ibu kota.
“Sekarang yang paling mudah itu koneksi angkutan umum. Solusinya itu angkutan umum,” kata dia.
Untuk merangsang penggunaan angkutan umum, Agus pun mengusulkan supaya Pemprov DKI menggantikan parkir kendaraan yang ada di sekitar stasiun maupun halte bus Transjakarta.
Dengan demikian, masyarakat khususnya yang tinggal di daerah penyangga ibu kota hanya menggunakan kendaraan pribadi menuju stadion atau halte bus terdekat dari rumahnya.
Sedangkan untuk mobilitas sehari-hari bisa menggunakan transportasi umum yang cukup bervariasi di Jakarta.
Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.