PSI Sampai Gagal Paham, Pemprov DKI Mau Atasi Polusi dan Macet, Malah Kurangi Subsidi Transjakarta

Pemprov DKI disebut akan memotong PSO untuk kebutuhan operasional Transjakarta dari yang awalnya Rp 3,9 Triliun  akan dipotong Rp 1 Triliun untuk 2024

Kompas.com/Mita Amalia Hapsari
Bus Transjakarta bertenaga listrik di Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Maliyanasari mempertanyakan langkah Pemprov DKI Jakarta yang berencana mengurangi subsidi Public Service Obligation (PSO) PT. Transjakarta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Maliyanasari mempertanyakan langkah Pemprov DKI Jakarta yang berencana mengurangi subsidi Public Service Obligation (PSO) PT. Transjakarta.

Pasalnya, Pemprov DKI disebut akan memotong PSO untuk kebutuhan operasional Transjakarta dari yang awalnya Rp 3,9 Triliun  akan dipotong Rp 1 Triliun untuk tahun anggaran 2024.

Kata Eneng, seharusnya Pemprov mendukung terhadap transportasi publik bukan malah memangkas anggaran subsidinya.

"Katanya serius mau menangani kemacetan dan polusi udara tapi kenapa malah potong subsidi PSO Transjakarta?"

"Ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta dan JakLinko/Mikrotrans yang dikelola Transjakarta, padahal sangat dibutuhkan masyarakat," kata dia, Senin (28/8/2023).

Karenanya, dia gagal paham dengan rencana Pemprov tersebut.

Apalagi, saat ini Jakarta tengah dihantui polusi udara dan Pemprov mengimbau masyarakat beralih ke transportasi publik.

"Ini malah memotong anggaran PSO TransJakarta. Pemprov DKI gagal paham dalam kebijakannya juga dalam tata anggarannya," kata Eneng.

Caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, Eneng Maliyanasari (paling kiri), Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest (tengah, dan caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, August Hamonangan (paling kanan), saat memberi keterangan kepada Wartawan, di kantor DPW PSI, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).
Caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, Eneng Maliyanasari (paling kiri), Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest (tengah, dan caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, August Hamonangan (paling kanan), saat memberi keterangan kepada Wartawan, di kantor DPW PSI, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019). (TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT)

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan solusi jangka panjang dari kemacetan dan polusi udara adalah beralih ke transportasi publik utamanya yang berbasis listrik.

Pemprov mestinya pro terhadap hal ini. Maka anggarannya pun lebih mendukung peningkatan kualitas transportasi publik bukan beli mobil listrik untuk ASN.

"Ketimbang beli mobil listrik untuk ASN mending dorong Transjakarta bisa mengoperasionalkan bus listrik sebanyak mungkin untuk meminimalisir kemacetan dan polusi udara," kata dia. 

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved