Pilpres 2024
Cak Imin Dibela Keluarga Gus Dur, Jangan Sampai Baru Jadi Bakal Cawapres Malah Pakai Rompi KPK
Keluarga Gus Dur membela Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024.
TRIBUNJAKARTA.COM - Keluarga Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membela Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024.
Tidak lama setelah PKB resmi berkoalisi dengan NasDem dan menjadi bakal cawapres Anies Baswedan, Cak Imin dikabarkan akan segera diperiksa KPK terkait kasusnya selama menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tahun 2009-2014.
Jangan sampai, baru dideklarasikan sebagai bakal cawapres, Cak Imin dipakaikan rompi KPK.
Menurut putri Gus Dur, Alissa Wahid, hal itu adalah bentuk penjegalan politik.
Meski memiliki hubungan yang tidak baik dengan Cak Imin, namun menurutnya, penjegalan politik tidak bisa dibenarkan.
Alissa menekankan, pembelaannya berlaku bagi siapa saja yang mengalami penjegalan politik melalui kasus hukum, bukan untuk Cak Imin seorang.
Pernyataan tersebut disampaikan Alissa melalui Twitternya (@AlissaWahid).
Ia menyadari, sikapnya bercabang atau ambivalen.
Di sisi lain, hukum tidak boleh dijadikan alat penjegalan politik.
"Saya ambivalen soal ini. Wajib memang bagi Negara utk memeriksa pihak2 yg terkait dg kasus korupsi yg menjahati rakyat. Di sisi lain, (walau saya bermasalah dg Cak Imin cs) saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sbg bahan jegal2an. Itu bahaya bagi masa depan bangsa," tulis Alissa, Minggu (3/9/2023).
Alissa memang menekankan bahwa dirinya memang tidak berhubungan baik dengan Cak Imin.
Terlebih, bagi putri Gus Dur, Cak Imin telah mengkudeta ayahnya sebagai pimpinan PKB.
Namun hal itu tidak menutup Alissa untuk menegakkan prinsip keadilan.
KPK Sebut Penangkanan Tak Terkait Pilpres 2024
Sebelumnya, Juru Bicara Ali Fikri, memastikan, penanganan kasus korupsi di Kemenaker itu tidak ada kaitannya dengan situasi politik terkini.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.