Warga Sampai Antre Sejak Subuh Demi Pangan Murah, Tapi Pemprov DKI Klaim Stok Cukup

Pantauan TribunJakarta.com, antrean warga masih tampak membeludak hingga pukul 9.00 WIB pagi ini. 

Didominasi ibu-ibu, antrean mengular dari depan gerbang RPTRA Pesona Tipar hingga ke ujung Jalan Belibis III di lokasi. 

Mereka rela panas-panasan menunggu giliran gerbang dibuka supaya bisa masuk ke RPTRA dan mendapatkan jatah mereka. 

"Udah dari subuh Pak, saya dari jam empat," celetuk salah seorang ibu-ibu. 

"Sama, Pak. Saya juga udah berjam-jam ngantre ini, mau ngambil sembako murahpake KJP," sahut ibu lainnya. 

Dalam prosesnya, petugas dari Pemerintah Kota Jakarta Utara dan pengelola RPTRA menyalurkan bantuan sembako murah dengan membuka gerai di ruang publik tersebut. 

Petugas menerapkan buka tutup gerbang untuk membuat proses penyaluran tertib. 

Kemudian, warga yang sudah bisa masuk ke dalam RPTRA akan menduduki kursi-kursi di lokasi sambil menunggu giliran. 

Jika sudah gilirannya, warga diharuskan menggesek KJP Plus masing-masing ke mesin yang telah disiapkan petugas. 

Untuk hari ini warga hanya akan menggesek KJP Plus mereka saja, sementara pengambilan sembakonya dilakukan esok hari, Jumat (15/9/2023). 

Muncul Dugaan Pungli

Politikus PKS Suhud Alynudin mengungkap adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam penyaluran pangan murah bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di daerah Koja, Jakarta Utara.

Hal ini disampaikan Suhud di tengah-tengah rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan terkait Kebijakan Umum APBD serta Rencana Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2024 (KUA-PPAS) di Gedung DPRD DKI yang turut dihadiri Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Saat rapat paripurna itu akan ditutup oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi, Suhud kemudian mengajukan interupsi.

“interupsi pimpinan, Suhud Alynudin, PKS. Di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan hal penting menyangkut keluhan masyarakat soal pembagian subsidi pangan yang kacau balai di lapangan,” ucapnya, Senin (18/9/2023).

Di hadapan Pj Gubernur DKI Heru Budi, Suhud minta Pemprov DKI melakukan pembenahan dalam proses penyaluran pangan murah.